Ticker

6/recent/Ticker-posts

Jelang Pilkades, Warga Ngargogondo Deklarasikan Desa Anti Politik Uang

Deklarasi Desa Anti Politik Uang (APU) oleh warga Desa Ngargogondo, Borobudur bersama Bawaslu Kabupaten Magelang, Kamis (29/4/2021).
(Foto | Narwan Eska)

Magelang, indometro.id – Menjelang kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, warga bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang, mendeklarasikan Desa Anti Politik Uang (APU). Deklarasi APU, didahului dengan menyosialisasikan dan menyadarkan warga untuk menolak politik uang karena politik uang itu haram.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Kepala Desa Ngargogondo, Ansori saat deklarasi APU di Desa Bahasa Ngargogondo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/4/2021).

Desa APU adalah desa dengan masyarakat yang memiliki karakter, kesadaran dan komitmen yang kuat untuk menolak politik uang demi mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat.

Deklarasi APU ini, diharapkan bisa mewujudkan kesadaran masyarakat, untuk tidak mudah menerima uang terkait politik. Jadi, pemahaman tentang politik uang itu, segera disosialisasikan kepada warga Desa Ngargogondo yang akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala desa.

"Desa Ngargogondo akan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk memilih kepala desa, pengganti Kades antar waktu, di mana kepala desa definitif meninggal dunia. Musdes akan dilaksanakan 31 Mei 2021 mendatang," kata Ansori.

Selanjutnya Ansori mengungkapkan saat ini tahapan Pilkades telah sampai pada pendaftaran dan pemeriksaan berkas. Dikatakan hingga acara ini digelar, sudah ada dua bakal calon pendaftar kepala desa. 

"Kami berharap pada Pilkades nanti tidak ada politik uang," ujar Ansori.

Karena itu, melalui pemahaman APU ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya politik uang. Memang, uang itu bisa membelokkan niat yang semula tulus, berubah memilih orang yang tidak diketahui tetapi memberi uang. 

"Kami berharap masyarakat memilih sesuai karakter orangnya. Sebab memilih pemimpin tidak terputus hanya saat pemilu," pungkasnya. (Narwan Eska)

Artikel Terkait