Rusli Sosal, Anggota DPRD SBB
Maluku, indometro.id - Telah memasuki usia ke-18 tahun, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melepas diri dari Maluku Tengah (Malteng) menjadi daerah otononomi baru di Indonesia.
Namun, sejumlah aset pendidikan (Gedung SD dan SMP red) buah karya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng di Kecamatan Elpaputih, yang mana keberadaanya secara sah telah masuk wilayah administrasi Pemkab SBB, hingga kini masih dikuasai pihak Malteng.
Akibatnya, sejumlah sekolah yang masih bernaung dibawah bayang-bayang Pemkab Malteng itu, harus menanggung resiko tidak mendapat jatah dana BOS selama satu dekade lebih.
Adanya persoalan itu, salah satu Anggota Komisi II DPRD SBB, Rusli Sosal, meminta Pemkab Malteng, agar segera lakukan Penyelesaian Peralihan Aset Daearah (PPAD) di bidang pendidikan yang masih dikuasainya, ke tangan Pemkab SBB.
"Tentang kesenjangan pendidikan di wilayah Elpaputih ini, kami pikir adalah tanggung jawab semua pihak. Baik itu pihak Malteng maupun SBB. Namun karna objek masalah kesenjangan pendidikan itu ada pada status kepemilikan aset daerah, kemudian karna keberadaan aset daerah itu secara sah ada di wilayah administrasi Pemkab SBB, maka kami minta kepada Pemkab Malteng agar segera lakukan penyelesaian peralihan aset daerah yang masih di kuasainya ke tangan Pemkab SBB," Ungkap Sosal kepada media ini di Piru, Senin (28/3/2021).
Ada lima sekolah di wilayah pemerintahan SBB, hingga oras ini statusnya masih milik Pemkab Malteng. Diantaranya, SD dan SMP satu atap Desa Sanahu, SD Kristen Negeri Wasia, SD Inpres Elpaputih, Serta SMP Negeri Elpaputih.
Sosal menuturkan, saat pihaknya melakukan tatap muka dengan warga di Kecamatan Elpaputih (Desa Elpaputih dan Wasia red) pada agenda Reses beberapa waktu lalu, salah satu keluhan warga yang paling mengemuka adalah soal kesenjangan pendidikan dimaksud.
"Para orang tua siswa dan sejumlah guru yang kami temui saat masa reses itu, keluhannya rata-rata adalah minimnya bantuan pemerintah ke sekolah serta tidak adanya bantuan dana BOS. Kami sudah konfirmasi ke dinas Pendidikan SBB, pihak dinas mengiyakan hal itu. Dan pihak dinas mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, karna kendali pertanggung jawabannya ada di Pemkab Malteng. Bagi kami ini masalah serius yang harus diselesaikan dengan bijak," Ungkap Sosal.
Kendali Malteng terhadap aset pendidikan yang berada di wilayah kerja pemerintahan Kabupaten SBB itu, menurut Sosal, telah memberi dampak buruk terhadap pengembangan dunia pendidikan diwilayah Elpaputih. Jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan dengan solusi PPAD, maka implikasinya terhadap wajah pendidikan di Elpaputih akan semakin suram.
Sosal berpendapat, jika pihak Malteng beralasan, proses PPAD ke pihak SBB belum bisa dilakukan karna wilayah Elpaputih masih dalam status sengketa. Maka ia punya solusi.
"Jadi sederhanya gini, untuk menyelamatkan dunia pendidikan yang ada di wilayah Elpaputih, maka alihkan saja dulu aset-aset pendidikan itu ke Pemkab SBB. Nanti kalau proses gugatan sengketa tapal batas diwilayah Elpaputih yang sedang di upayakan oleh Pemkab Malteng itu, dimenangkan pihak Malteng, baru kita dari SBB lakukan PPAD ke mereka (Malteng red)," Singkatnya.
Selebihnya ia meminta kepada delapan wakil rakyat maluku yang ada di parlemen pusat, agar dapat menyuarakan persoalan tersebut ke pihak kementriaan dalam negeri. Supaya ada campur tangan pusat dalam proses PPAD dimaksud (*).
