Ticker

6/recent/Ticker-posts

'APLIKASI' Gelar Unjuk Rasa di Gedung Merah Putih KPK

Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa

BINTAN. indometro.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam ALIANSI PEMBERANTAS LINTAS KASUS KORUPSI (APLIKASI) menggelar aksi unjuk rasa di depang Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aksi tersebut menuntut KPK agar segera mengusut kasus mantan Bupati Kabupaten Bintan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang terindikasi menyelewengkan anggaran Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) di Kabupaten Bintan.

Menurut Nofa selaku kordinator lapangan memberikan penjelasan saat diwawancarai (5/2/2021), “Berdasarkan hasil laporan BPK RI dan Supervisi KPK RI dapat diduga terjadinya penyelewengan Dana DJPL per 31 Maret 2017 sebesar Rp 122.601.935.070,88 tidak dapat diyakini, jumlah penarikan DJPL sebesar Rp 21.661.714.063,00 tidak dapat diyakini, jadi total keseluruhan yang tidak dapat diyakini sebesar Rp 144.273.649.133. sedangkan keterangan hasil supervise KPK sebesar Rp168.050.000.000,00 belum dapat dipertanggungjawabkan".

“Hal ini sangat disayangkan dengan adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh mantan bupati Bintan, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, oleh karena itu perlu adanya upaya pemerintah untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, dan salah satu upaya tersebut dilakukan dengan cara mewajibkan perusahaan menyimpan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM), namun faktanya ada indikasi mantan Bupati Bintan ANSAR AHMAD yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau melakukan penyelewengan dana DJPL dan DKTM", pungkasnya.

"Kami akan terus menghantui Gedung Merah Putih KPK kalau perlu setiap hari untuk mendesak KPK agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada mantan Bupati Bintan yang sekarang menjadi Gubernur Kepri yang teridikasi melakukan penyelewengan anggaran yang seharusnya anggaran tersebut diperuntukkan untuk lingkungan dan masyarakat yang terdampat akibat pertambangan disana", tutupnya.

(*)

Artikel Terkait