Ticker

6/recent/Ticker-posts

Kesbangpol Aceh Gelar Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Kabid Poldagri Kesbangpol Aceh Drs. Arsyi menyampaikan pada acara pelatihan pendidikan politik di
 aula Badan Kesbangpol Aceh Utara


Aceh Utara, indometro.id - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Propinsi Aceh menggelar kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat bertemakan “Pendidikan Politik Sebagai Salah Satu Media Untuk Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19” di aula Badan Kebangpol Kabupaten Aceh Utara, Kamis (18/2/2021).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten 3 Sekdakab. Aceh Utara Drs. Adamy, M.Pd yang diikuti 70 peserta terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ORMAS, tokoh agama dan aktivis perempuan.

Badan Kesbangpol menghadirkan 3 narasumber, yaitu akademisi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Dr. Harun Ismail yang menyampaikan Peran Masyarakat Dalam Politik Untuk Pencegahan Covid-19, Kabid Poldagri Kesbangpol Aceh Drs. Arsyi menyampaikan materi Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pendidikan Politik, dan Drs. Saifuddin, M.Pd/Kesbangpol Aceh Utara menyampaikan Isu - isu Aktual Tentang Kehidupan Berdemokrasi Dalam Masyarakat.

"Pendidikan politik bagi masyarakat itu sangat penting, guna menyatukan persepsi serta bertukar informasi dalam rangka peningkatan kemampuan dibidang politik,"demikian sambutan Kaban Kesbangpol Aceh Drs. Mahdi Effendi yang disampaikan oleh Kabid. Poldagri, Drs. Arsyi M. Si.

Dikatakan, hal itu Pemerintah Aceh masih melihat warga negara Indonesia belum mendapatkan pendidikan politik secara maksimal. Pengetahuan politik mereka masih sangat kurang sehingga dijadikan komoditi politik oleh golongan tertentu.

"Pemerintah dan partai politik yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan politik masih kurang maksimal, sehingga pendidikan politik tidak berjalan dengan baik akan berdampak pada pelaksanaan demokrasi yang tidak efektif bahkan menimbulkan konflik sektoral,"jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa kurangnya sosialisasi maupun pendidikan politik akan berakibat timbulnya ketidakdewasaan masyarakat dalam mengikuti dan menyikapi proses demokrasi yang sedang berlangsung.

"Jika hal ini dibiarkan akan berdampak timbulnya konflik masif yang mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu dan kemungkinan berpotensi menuju disintegrasi bangsa, sehingga demokrasi yang diharapkan untuk kemajuan bangsa Indonesia, malah menghancurkan bangsa,"jelasnya. 

Ia menambahkan, bahwa pengetahuan politik akan membawa seseorang pada tingkat partisipasi tertentu, pengetahuan politik yang mumpuni akan membuat seseorang dapat lebih aktif dalam bidang politik.

Peserta pelatihan pendidikan politik dengan menerapkan protokol kesehatan 

"Begitupun sebaliknya generasi yang melek politik adalah generasi yang mengedepankan realistis dalam menyampaikan aspirasinya,"ujarnya.

Lebih lanjut, sebut Kabid. Poldagri, dalam sistem politik tidak cukup hanya berdimensi pengetahuan, tetapi merupakan Lenin paduan antara pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dikembangkan bersama - sama. Ketiga hal tersebutlah yang dianggap sebagai nyawa dari melek politik.

"Melalui kegiatan tersebut, diharapkan adanya peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam partisipasi politik. Disisi lain agar terbangunnya kesadaran berpolitik masyarakat dalam rangka menumbuhkan kebebasan, keseteraan dalam menjalankan aktifitas politik,"pungkasnya.

Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib dalam sambutannya yang disampaikan Asisten 3 Setdakab Aceh Utara Drs Adamy. MPd mengharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam berdemokrasi.

"Karenanya, harus mampu memilah dan memilih serta berhati-hati dalam mengikuti arah perubahan. Jangan sampai kita terjerembab dalam masalah yang akan menghancurkan kebersamaan kita sebagai bangsa,”katanya.

Dari pelatihan pendidikan politik ini diharapkan Asisten 3 Setdakab. Aceh Utara, peserta sosialisasi agar dapat mensosialisasikan kepada masayarakat luas tentang politik, partai politik, serta tata cara berpolitik yang benar sesuai dengan undang-undang.

Selain itu, Asisten 3 juga berharap kedepannya Badan Kesbangpol bersama pihak-pihak terkait penyelenggara pemilu untuk selalu meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif (DPR-RI, DPRA, DPRK dan DPD) secara langsung oleh rakyat. Konsekwensi warga negara dituntut harus paham terhadap politik.

“Sehingga kedepannya proses perpolitikan dan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan aman dan kondusif,” ucap Adamy,M.Pd yang juga Plh.Sekdakab. Aceh Utara itu. 

Mahdi

Artikel Terkait