-->
  • Jelajahi

    Copyright © Indometro Media
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    JustMarkets

    Temukan Kami DI Fb

    Tagih Hearing, Puluhan Warga Datangi Kantor DPRD Banyuwangi

    Jumat, 04 Desember 2020, Desember 04, 2020 WIB Last Updated 2020-12-05T03:53:09Z

    Follow Yok Frend :

    @adv_kaharudinsyah.sh
    Puluhan Warga Datangi Kantor DPRD Banyuwangi

    BANYUWANGI .indometro.id – Puluhan warga mendatangi kantor DPRD Banyuwangi, Jumat (4/12/2020). Mereka menagih wakil rakyat belum juga merespon permohonan hearing tentang beredarnya foto tak senonoh yang diajukan Banyuwangi Coruption Watch (BCW) dan Yayasan Madani pada Senin, 23 November 2020 lalu.

    “Kami ingin DPRD yang benar – benar mampu menjalankan aspirasi masyarakat,” teriak massa.

    Kekecewaan masyarakat tersebut memang cukup beralasan. Sejak surat dikirim ke Sekretariat DPRD Banyuwangi, hingga kini belum ada respon untuk ditindak lanjuti. 

    “Sudah tiga kali kami datang untuk menanyakan perkembangan, padahal menurut petugas Sekretariat DPRD Banyuwangi, surat sudah diserahkan pimpinan dewan, namun hingga kini belum ada didisposisi,” ucap Ketua Yayasan Madani, Masruri.

    Berbeda dengan kehadiran sebelumnya. Kali ini Masruri datang bersama puluhan warga. Namun dia mengaku tidak pernah mengundang atau mengeluarkan ajakan kepada pihak mana pun.

    “Bisa ditanyakan, kami tidak mendatangkan, tapi ini aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

    Dan seperti sebelumnya, kedatangan Masruri di kantor wakil rakyat tetap tak membuahkan hasil. Sebagai wujud keseriusan tekad, pria asal Desa Sumpu, Kecamatan Sempu ini akan kembali datang ke DPRD Banyuwangi, pada Senin mendatang.

    “Kami tidak bisa menghalangi (jika masyarakat akan ikut datang), karena semua imbas DPRD yang tidak mau merespon aspirasi masyarakat,” cetusnya.

    Untuk diketahui, permohonan hearing yang diajukan Banyuwangi Coruption Watch (BCW) dan Yayasan Madani memang cukup kontroversi. Yakni terkait beredarnya foto tak senonoh dan berkaitan dengan Bupati Abdullah Azwar Anas. Dimana dalam kasus yang sama, juga terdapat gabungan ormas dan LSM yang mendesak DPRD Banyuwangi, untuk tidak melayani permohonan hearing tersebut. Karena dinilai bermuatan politis dan berpotensi mengganggu kondusifitas Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi 2020.

    (agung)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini