 |
| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan akhirnya melakukan rapat dengar pendapat |
HALSEL, indometro.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan akhirnya melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
Rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Hi. Sagaf Hi. Taha, berlangsung diruang kerja Komisi I DPRD Halsel dengan agenda pembahasan rekomendasi yang dimasukan Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Halsel.
Kepada indometro.id, Alim R. Adam Ketua Markas Cabang (Marcab) Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Halsel, mengungkapkan keseriusan pengurus LMPP dalam menyoroti sejumlah kasus yang terjadi ditingkat desa.
Dia dengan tegas meminta Komisi I segera menyurati Polres Halsel dan Polsek Saketa untuk menindaklanjuti kasus demonstrasi masa aksi yang berujung pengrusakan kantor Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat.
"Kami meminta keseriusan wakil rakyat dalam hal ini Komisi I DPRD Halsel dengan segera merekomendasikan beberapa permasalahan yang sudah kami utarakan sebelumnya. Salah satunya kasus pengrusakan kantor desa Dolik, harusnya kepolisian sudah mengungkapkan siapa dalang dibalik itu semua," tegas Alim saat dikonfirmasi beritalima.com, Rabu (17/6/2020)
Lanjut Alim, LMPP Halsel juga meminta Komisi 1 segera mengeluarkan rekomendasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagai Instansi tekhnis yang paling bertanggung jawab untuk turun ke desa-desa memberikan sosialisasi mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat.
"Peran aktif dinas DPMD sangat penting di karenakan BLT-DD sangat urgensi dan menuai Konflik dimana-mana. Ini ada apa ?," ucap Limpo sapaan akrabnya dengan nada geram
Untuk itu LMPP Halsel meminta Komisi 1 merekomendasikan kepada Inspektorat Halsel untuk mengaudit anggaran penyaluran BLT-DD, "karena masih terkonfirmasi sejumlah Desa yang belum sama sekali melakukan penyaluran BLT tampa alasan yang jelas," ungkapnya
Terpisah, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Halsel, Hi. Sagaf Hi. Taha saat dihubungi Via WhatsApp, menuturkan permintaan LMPP mengenai kasus pengrusakan kantor Desa di Dolik, Komisi I terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Sagaf juga memberikan apresiasi yang sebesarnya atas komitmen dan semangat yang didorong oleh LMPP agar DPMD lebih intens melakukan advokasi dan pengetatan pengwasan terhadap pengelolaan dana desa.
"Begitu juga dengan kami di DPRD memiliki komitmen dan semangat yang sama sebgaimana semangat teman-teman LMPP," sebutnya
Masih lanjut kata Sagaf menegaskan, terkait dengan BLT-DD, Komisi I sangat aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) sehingga para Kades tidak bole main-main dengan anggaran BLT. Pihaknya juga berharap kepada Pemda Halsel memberikan sanksi yang tegas kepada kades yang tidak melakukan penyaluran BLT sesuai amanat Permendes.
"Bukan hanya itu, Komisi I juga mendorong dan mendesak Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap dana desa bermasalah, terlebih lagi terkait degan BLT," tandasnya.(Ilham M Mansur)
