 |
| foto : mahasiswa yang angkat bicara |
Aceh Tenggara, indometro.id - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Aceh yang tengah mengaudit penggunaan Anggaran di Pemkab Aceh Tenggara, diminta serius untuk melakukan Pemeriksaan. BPK diharapkan untuk tidak main mata dengan pihak terkait. Hal ini disampaikan Aktivis mahasiswa Almujawadin fakultas Teknik universitas gunung Leuser.
"Kita berharap BPK serius melakukan Pemeriksaan terlebih di dinas pendidikan dan kebudayaan aceh tenggara serta Dinas Kesehatan dan harus profesional dalam menjankankan tugasnya," harap Almujawadin.
Almujawadin menambahkan, sebagai lembaga yang independen BPK diharapkan memperlihatkan kinerjanya sesuai tupoksi dalam mengaudit tiap Anggaran yang dipakai seluruh pihak terkait.
"Jangan sampai BPK dinilai masyarakat ikut bermain karena nihilnya temuan nantinya.Hendaknya temuan yang didapat BPK mesti diangkat ke publik melalui media agar dapat diketahui masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan menilai kalau BPK bekerja dengan benar melakukan pengauditan," katanya.
Untuk itu, ujar Almujawadin lagi, BPK harus lebih transparan. Sebab akan sangat terasa lucu jika tidak didapati temuan. Seperti yang sama diketahui,rehabilitasi di 40 sekolah SD/SMP dan Dinas Kesehatan tahun 2019 Aceh Tenggara bukan jadi rahasia umum, begitu juga hendaknya Anggaran lain yang telah dipergunakan.
Kemudian kepada media siber news Almujawadin mengajak,seluruh aktivis untuk dapat lakukan investigasi di lapangan berdasarkan kejadian sesungguhnya.kita mau lihat nantinya akan kah ada perbedaan hasil temuan kita dengan hasil Audit BPK.dan kita harus kawal kehadiran BPK saat melakukan audit di aceh tenggara ini.
bercerita tentang "WTP bukan jaminan sebuah pemerintahan itu bersih. Bisa jadi WTP yang didapat adalah karbitan.Contohnya ada salah satu kepala daerah dipulau Jawa, meski meraih WTP. Namun tetap tersandung hukum, jadi jangan berbangga dulu meski mendapatkan WTP nantinya," pungkas Almujawadin.(MAY)
