NCW Temukan Intervensi Pejabat Pada Penggunaan DD di Donggala - Indometro Media

Berita Terbaru

Saturday, May 9, 2020

NCW Temukan Intervensi Pejabat Pada Penggunaan DD di Donggala

Baca Juga

Wakil Ketua NCW Korwil Sulteng Anwar Hakim, SH., MH

 PALU, indometro.id - Nusantara Coruption Watch (NCW) Korwil Sulteng Mengaku telah menemukan sejumlah bukti ada dugaan intervensi dari Pejabat dalam penggunaan Dana Desa diKabupaten Donggala Sulteng tahun 2020

" kami menemukan adanya Pihak Perusahaan Kontraktor yakni CV MMP yang mau melakukan Upaya Paksa dengan  memasukkan anggaran Senilai Rp. 50 juta per satu kepala desa  di kabupaten Donggala. Kata Wakil Ketua NCW Korwil Sulteng Anwar Hakim,  SH. MH kepada Indometro Sabtu (9/5)

Anwar juga mengaku memiliki bukti tentang hal tersebut yakni Adanya Surat Pemberitahuan dari CV MMP yang ditujukan kepada Para Kepala Desa dengan Surat bernomor 013/SU. MMP/PL/IV/2020.lengkap dengan RAB dan Kop serta tanda tangan dari Direktur perusahaan tersebut.

" kalau setiap desa Rp. 50 juta dikalikan saja ada 156 desa yang ada di donggala dan kasus ini diduga bekerja sama dengan unsur terkait diPemda Donggala. Ungkapnya

Menurut Anwar Pemakaian Dana Desa yang bersumber dari APBN itu sebisa mungkin dipergunakan dengan melakukan berbagai macam upaya pencegahan tipikor baik itu dalam hal pengambilan kebijakan,  pengalokasian anggarannya maupun  mekanisme dalam mengambil kebijakan

" sehingga ncw mengharapkan bagi seluruh kepala Desa senantiasa meningkatkan capasity building para perangkat desa serta khusus penguatan kapasitas pendamping desa. Ucapnya

Kata Anwar demikian pula halnya Kepala Desa harus memahami baik sistem aplikasi keuangan desa yang sudah dikembangkan oleh mendagri dan bpkp.

"Kepala Desa Jangan takut dengan intervensi bupati yang berkenaan dengan dana desa oleh karena itu mutlak adalah kewenangan dari masing masing kepala desa.tegasnya

Lebih lanjut Anwar juga menekankan kepada para pihak pejabat daerah terkait untuk tidak melakukan intervensi dalam hal itu
 "Jangan ada pejabat daerah yang ikut intervensi dana desa tahun ini.ini jelas tertuang dalam permendes 6 thn 2020 yang merupakan perubahan dari permendes 11 tahun 2019 menerangkan bahwa hanya ada tiga Alokasi anggaran yang dipriotitaskan yakni soal Dana pengendalian extra ordineri Covid-19 kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan yang terakhir adalah terkait padat karya tunai. Terangnya

Anwar membeberkan untuk Kabupaten Donggala Sulteng Total dana desa dari APBN Tahun 2020 sebesar  Rp. 143.788.330.- dengan jumlah desa sebanyak 156. dalam hal ini sesuai juknis permendes nomor 11 tahun 2019 di susul perubahannya permendes nomor 6 tahun 2020, jelas tertuang bahwa pengelolaan Dana Desa menjadi kewenangan mutlak kepala desa dan tidak bisa di intervensi oleh kebijakan bupati.

Menurutnya dalam hal ini NCW menduga ada modus ketidakpatuhan due process of law terhadap permendes tersebut artinya apa urgensinya  berkenaan dengan perbup no 6.thn 2020 itu.

" bahwa permendes yang dikeluarkan terkait dana desa apbn ta 2020 tersebut sudah sangat jelas uraiannya dan Fokus kepada skala prioratas seperti BLT .Penanganan Covid-19 dan kegiatan padat karya tunai yg dilaksanakan melalui musawsrah desa.ujarnya

 sehingga kata Anwar pihaknya  menduga.Perbup Donggala tentang dana desa adalah bentuk intervensi dan kategori sistem koruptip.
" Bahwa kewenangan kepala desa sifatnya absolut perihal pengelolaan dana.desa sebagai mana yang telah tertuang dalam permendes, terkecuali itu ADD silahkan Bupati koreksi.bebernya

Selain itu tambahnya produk perbup tersebut berpotensi mencedrai uu no 30 thn 2014. tentang wilayah kewenangan dalam hukum admistrasi dan pelampauan batas kewenangan. sehingga potensi ada dugaan intervensi dan praktek KKN

"Kami menita BPKP dan Menteri desa  segera memonitoring dugaan praktek curang tersebut termasuk KPK. untuk mengusut kasusnya. Ucapnya

Selain itu NCW juga meminta agar Pemda Kab Donggala mesti transpran dalam penggunaan dana covid- 19 dan dana kebencanaan dengan besaran senilai Rp. 516 M

" Pentingnya bentuk transparansi itu guna menghindari asumsi dugaan adanya perbuatan tercela,  dan kami juga mengharapkan kepada seluruh kepala desa diharuskan membayarkan BLT. minggu depan. sebagaimana himbauan bapak persiden RI. tandasnya. (HAMID Melaporkan)


sumber : indometro.id

No comments:

Post a Comment