-->
  • Jelajahi

    Copyright © Indometro Media
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    >

    Temukan Kami DI Fb

    Ikuti Vicon dengan Gubernur dan Forkopimda NTT, Bupati Dapawole Katakan Sumba Barat, Daerah Berzona Hijau

    redaksi
    Kamis, 28 Mei 2020, Mei 28, 2020 WIB Last Updated 2020-05-28T03:15:36Z

    Ads:

    foto : bupati sumba barat

    Waikabubak, indometro.id - Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole bersama Pejabat yang mewakili Dandim 1613 Sumba Barat, Plh. Sekretaris Daerah, Para Pimpinan Perangkat Daerah terkait mengikuti Video Conference dengan Gubernur dan Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Ruang Rapat Bupati Sumba Barat (Selasa, 26/05).

    Video conference dengan agenda evaluasi penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan untuk menjamin pelaksanaan penanganan COVID-19 secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.

    Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat dalam arahannya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

    1. Seluruh Kepala Daerah agar fokus pada pemulihan ekonomi dengan menjalankan program-program pemerintah terutama program pemberdayaan. Desain program kerja tahun 2021 agar segera dilakukan dengan mendesain program yang tepat arah atau tepat sasaran.

    2. Bagi daerah yang masih menutup akses jalan agar segera membuka akses jalan agar perekonomian bisa kembali berjalan.

    3. Kepala Daerah agar bersiap-siap dengan kebijakan “new normal” yakni melakukan aktivitas kembali dengan normal dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Protokol kesehatan tersebut antara lain menjaga jarak sosial, mengurangi kontak fisik dengan orang lain, pembatasan jumlah kerumunan, batasan jarak, keharusan memakai masker, mencuci tangan dengan teratur ataupun melakukan screening suhu tubuh. Maksimal tanggal 15 Juni 2020, aktivitas pemerintahan di seluruh Kabupaten/Kota direncanakan akan kembali berjalan normal.

    Pada kesempatan tersebut, Bupati Dapawole menyampaikan laporannya terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat “menurut Data Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sumba Barat hari ini jumlah ODP yang tersisa adalah 2 orang, jumlah PDP yang tersisa adalah nol dan jumlah kasus Positif COVID-19 adalah nol. Kita perlu bersyukur karena hingga saat ini Kabupaten Sumba Barat masih dalam Zona Hijau”.

    Terkait program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bupati Dapawole menyampaikan bahwa Bansos Tunai bagi masyarakat terdampak COVID-19 telah disalurkan sejak tanggal 18 Mei 2020 dengan target penerima manfaat dana yang bersumber dari APBN ini sejumlah 4.847 KK. Adapun penyaluran dilakukan melalui rekening bank dan melalui PT. Pos Indonesia.

    “Aktivitas perekonomian tetap berjalan yakni pertokoan maupun pasar tetap dibuka dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan. Hal ini dilakukan agar roda perekonomian tetap berjalan di masa pandemi ini”, ujar Dapawole mengakhiri laporannya.

    Setelah mendengarkan laporan serta usulan para Bupati/Walikota se-Provinsi NTT, disepakati beberapa hal sebagai berikut:

    1. Memberlakukan situasi normal baru (New Normal) pada tanggal 15 Juni 2020 bagi Kabupaten/Kota yang masuk Zona Merah, sedangkan Kabupaten yang masih dalam status Zona Hijau sudah bisa memberlakukan New Normal tanpa harus menunggu tanggal 15 Juni 2020. Dalam situasi New Normal ini protokol kesehatan wajib untuk dilaksanakan dalam aktivitas sehari-hari baik dalam kegiatan pemerintahan maupun kegiatan lainnya.

    2. Perbatasan antar Kabupaten atau antar Desa yang ditutup agar segera dibuka kembali agar memperlancar arus barang dan arus logistik.

    3. Kepala Daerah agar memfokuskan kegiatan pembangunan pada program/kegiatan yang benar-benar mendesak. Selain penanganan COVID-19, penanganan DBD dan malaria juga menjadi fokus Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.

    4. Proses Belajar Mengajar tetap dilakukan di rumah pada jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah baru akan dimulai pada bulan Juli 2020.

    5. Pemerintah Daerah wajib menyiapkan lokasi karantina untuk mengantisipasi kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang diperkirakan berjumlah 5.000an yang diperkirakan akan masuk mulai minggu ini hingga pertengahan Juni 2020. (Yunia)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini