-->
  • Jelajahi

    Copyright © Indometro Media
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    >

    Temukan Kami DI Fb

    Dampak Corona, Jokowi Akan Bagikan Kartu Sembako Rp 4,5 Triliun

    redaksi
    Rabu, 25 Maret 2020, Maret 25, 2020 WIB Last Updated 2020-03-25T07:03:05Z

    Ads:

    Presiden Joko Widodo memeriksa beras saat inspeksi mendadak ke Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara,
    indometro.id-Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji,  dalam waktu dekat pemerintah akan membagikan kartu sembako kepada masyarakat, untuk mengatisipasi dampak ekonomi pandemi corona di Indonesia. Mereka yang memungkinkan dan masuk kriteria, akan menerima bahan pangan pokok selama enam bulan ke depan.
    “Sebentar lagi juga akan kita keluarkan penerima kartu sembako selama enam bulan ke depan,” katanya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, dalam Rapat Terbatas (melalui video telekonferensi) dengan topik "Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik COVID-19".
    Presiden Jokowi menerangkan, jumlah yang diterima penerima kartu sembako akan ditambah Rp 50.000 dari semula Rp 150.000. “Akan ditambah Rp 50.000, diterima Rp 200.000 per keluarga penerima manfaat. Anggaran dianggarkan Rp 4,5 triliun,” katanya.
    Dalam menghadapi pandemi corona ini, Jokowi menjelaskan, pada intinya pemerintah akan berfokus tiga hal. “Pertama keselamatan, kesehatan, adalah yang utama, tapi siapkan yang kedua ‘social safety net’, bantuan sosial tolong disiapkan,” katanya.
    Adapun fokus ketiga terkait dengan dampak ekonomi yang harus dihitung dengan cermat sehingga kesiapan dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada.
    Presiden Jokowi juga meminta setiap kepala daerah menimbang betul dampak sosial ekonomi yang akan muncul dari kebijakan yang diambil. "Saya minta setiap kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung, baik dampak dari kesehatan dan keselamatan rakyat kita maupun dampak sosial ekonomi yang mengikutinya," kata dia.
    Jokowi mencontohkan sebuah provinsi, kabupaten, atau kota ingin membuat kebijakan meliburkan atau menutup sekolah dan pasar. Ia meminta opsi itu dikalkulasi terlebih dulu dampaknya terutama orang-orang yang bekerja di sektor informal atau pekerja harian.
    "Berapa pedagang asongan, becak, sopir, yang akan tidak bekerja. Sehingga di dalam APBD dukungan kepada sektor-sektor itu harus diberikan," kata Jokowi.
    Jokowi mewanti-wanti jangan sampai pemerintah daerah hanya mengambil kebijakan untuk menutup, tetapi tak dibarengi dengan bantuan sosial.

    Berita ini sudah terbit di TEMPO.CO
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini