ist |
Dalam pertemuan itu, Ahok diminta untuk bergabung di salah satu perusahaan milik negara.
Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing melihat penunjukan Ahok untuk bergabung di salah satu perusahaan pelat merah karena kemampuan dan keahliannya.
Sehingga, bukan karena faktor kedekatan Ahok dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kalau orang tidak setuju, pasti dikatakan itu karena kedekatan dengan Jokowi,” kata Emrus.
“Saya kira terus terang tidak setuju pandangan itu balas budi,” ujarnya.
Menurut dia, penentuan Ahok untuk bergabung di BUMN atas dasar profesionalitas, kapabilitas, integritas dan keberanian dia merevolusi manajemen di BUMN.
Karena terus terang, kalau mengikuti berita-berita di PLN, Pertamina dan BUMN lain, memang sudah banyak yang perlu diperbaiki.
“Kalau boleh, manajemennya itu terbuka transparan semuanya,” jelas dia.
Sementara sebelumnya Erick bilang bahwa alasan pemerintah memilih Ahok untuk bergabung ke BUMN karena rekam jejaknya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, Ahok merupakan figur pendobrak yang dibutuhkan untuk membantu mengurus BUMN.
"Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.
Dia pun berharap bergabungnya Ahok akan mempercepat tugas dan target yang diberikan Presiden Jokowi. Tugas tersebut, di antaranya dalam mengelola energi dan membuka lapangan pekerjaan.
berita ini bersumber dari viva