Ads:
.png)
 |
| ist |
INDOMETRO.ID – MPR kembali meralat jam pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin pada Minggu, 20 Oktober 2019.
Sebelumnya direncanakan pelantikan dilakukan sore hari pukul 16.00 WIB, kini menjadi pukul 14.00 WIB.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, seteýlah melalui proses diskusi dengan para pimpinan MPR. Maka diputuskan pelantikan dilakukan sekira pukul 14.00 WIB.
“Tadi ada wacana kalau jam 16.00 terlalu mepet dengan maghrib. Akhirnya kita sepakat untuk mengusulkan kepada kesekjenan, maupun protokol istana, dan presiden agar dilakukan jam 14.00 WIB,” ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/10).
“Karena car free day berakhir jam 11.00, kemudian ibadah juga bisa selesai jam 12.00-an jam 13.00, kita juga yang muslim selesai salat Zuhur, dan selesai upacara kita juga masih bisa solat Ashar,” katanya.
Menjelang pelantikan tanggal 20 tersebut, MPR juga akan mengundang para mantan kepala negara.
Termasuk tokoh-tokoh nasional.
Sehingga bisa menghadiri acara sakral tersebut.
“Kami juga akan mendatangi, para kandidat Presiden Pak Prabowo, Pak Sandi Uno, Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla, Kita juga akan mengunjungi para mantan presiden,” sebutnya.
Politikus Partai Golkar ini juga berharap pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai kepala negara bisa berjalan dengan aman dan lancar.
Bahkan Bambang berharap unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa bisa ditunda dahulu.
Maksudnya, acara sakral pelantikan dua kepala negara ini tak perlu adanya aksi unjuk rasa. Karena hal itu akan menganggu ketertiban dan keamanan di hajatan penting tersebut.
“Maka saya ingatkan kepada adik-adik mahasiswa yang berniat untuk turun ke jalan saya imbau dan saya mohon dengan amat sangat jangan lakukan itu pada saat pelantikan. masih banyak waktu yang bisa dilakukan untuk memberikan aspirasi dan unjukrasa,” pungkasnya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Minggu 20 Oktober 2019.
Soal kepastian hadirnya Prabowo itu diungkapkan Wakil Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Menurutnya sesuai tradisi yang ada, maka Prabowo akan hadir. Terbukti pada 2014 lalu, Prabowo juga menjadi capres kala itu, hadir saat pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla.
“Ya insya Allah, kalau lihat tradisi ya beliau datang,” kata Muzani usai mengikuti Rapat Pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10).
Muzani mengaku akan melaporkan kepada Prabowo hasil Rapat pimpinan (Rapim) MPR hari ini. “Saya akan laporkan hasil rapat ini kepada beliau ya,” ujarnya.
Polda Sebar Intelijen, TNI AD Kekuatan Penuh
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menerjunkan tim intelijen jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, pada 20 Oktober 2019 mendatang.Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerawanan. Sehingga, keamanan dan ketertiban bisa tetap dijaga pada saat pelantikan berlangsung.
Tim intelijen Polda Metro Jaya diharap bisa mendeteksi apa saja yang akan terjadi saat pelantikan.
Semua ini guna agar anggotanya bisa melakukan antisipasi.
“Intelijen tolong dilakukan diteksi dini tentang hal apa yang akan terjadi. Kemudian Karo Ops siapakan langkah keamanan agar siap mengantisipasi sehingga kita nggak terdadak. Kalau kita terdadak, itu nggak baik dan nggak bagus.
Tapi kalau kita sudah antisipasi semuanya, kita dapat minimalisir gangguan yang lebih besar,” ucap Gatot di Mapolda Metro Jaya, Rabu (9/10).
Untuk itu, dia mengimbau jajaranya menyiapkan pengamanan sebaik mungkin dalam pelantikan.
Gatot mau semua anggotanya tidak lengah dan bisa terus memantau situasi kerawanan saat pelantikan berlangsung. “Rekan-rekan sudah ketahui potensi kerawanan apa yang sudah kita hadapi. Mari kita persiapkan semuanya dengan baik,” kata dia lagi.
Sementara, TNI Angkatan Darat (AD) akan menerjunkan seluruh pasukannya guna membantu pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa setelah memimpin rapat internal bersama seluruh pejabat tinggi TNI AD dari seluruh wilayah Indonesia.
Rapat digelar di Mabes AD Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (9/10).
Andika mengatakan, seluruh personelnya akan dibagi tugas. Sebagian ikut menjaga keamanan di lokasi dan titik-titik rawan lainnya.
Adapula pasukan yang ditugaskan mengidentifikasi keadaan atau divisi intelijen.
“Kalau jumlah, hampir 100 persen kekuatan Angkatan Darat. Walaupun mereka tidak dijadikan stand by force, praktiknya semua fokus ke arah sana,” kata Andika.
Andika menjelaskan, hasil laporan dari Pangdam seluruh Indonesia terkecuali Papua, situasi jelang pelantikan terbilang kondusif. Hanya sebagian kecil wilayah yang teridentifikasi akan menggelar aksi massa. Itu pun dalam skala yang tidak besar.
Namun, dia enggan merinci titik-titik mana saja yang akan menjadi pusat keramaian.
“Situasinya ternyata memang hanya beberapa tempat saja.
Beberapa itu lebih kecil dari 30 persen dari seluruh wilayah yang kami undang kecuali Papua.
Itu yang secara faktual terucap dan tertulis,” jelasnya.
Oleh karena itu, Andika yang merupakan mantan Pangkostrad akan mengintruksikan pasukannya supaya fokus pada daerah-daerah tersebut.
Tanpa mengabaikan wilayah lainnya. Sedangkan untuk wilayah yang tidak terlihat adanya peningkatan eskalasi, juga diimbau tetap bersiap.
“Sehingga apabila dibutuhkan, bisa kita gerakan ke titik yang menjadi pusat massa,” imbuhnya.
Di sisi lain, Andika memastikan, aparat tidak melarang menggelar demonstrasi. Sebab, kegiatan tersebut dilindungi oleh Undang-undang.
Hanya saja ada norma-norma yang harus dipegang oleh para pengunjuk rasa.
Seperti, lanjutnya, tidak mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain, tidak mengganggu ketertiban umum, hingga tidak mengganggu peesatuan dan kesatuan bangsa.
Dengan begitu, demo bisa berjalan tertib, serta aspirasinya tersampaikan.
“Kami siap membantu pengamanan. Kemarin sudah kami buktikan. Kami siap mengerahkan hampir seluruh kekuatan Angkatan Darat untuk membantu,” pungkas Andika.
berita ini bersumber dari sumutpos
