-->
  • Jelajahi

    Copyright © Indometro Media
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    >

    Temukan Kami DI Fb

    Danau Toba Menjadi Sasaran 30 Investor

    redaksi
    Sabtu, 05 Oktober 2019, Oktober 05, 2019 WIB Last Updated 2019-10-05T04:07:39Z

    Ads:

    ist

    INDOMETRO.ID - Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) terus mengajak para investor untuk berinvestasi di Danau Toba. 

    Targetnya, membangun berbagai fasilitas bertaraf internasional di danau terbesar di Asia Tenggara tersebut.

    Saat ini puluhan investor sudah menjalin koordinasi dengan BOPDT karena berminat membangun berbagai fasilitas pendukung industri pariwisata di sana.

    “SEKITAR 30 sampai 40 investor. 

    Kemarin 7, jadi ada 30 lebih lagi investor. Kita ajak untuk membangun,” kata Direktur BOPDT, Arie Prasetyo kepada wartawan, Jumat (4/10).
     
    Sebelumnya pada 21 Oktober 2018, tujuh investor telah menandatangani MoU di Bali untuk menggelontorkan dana investasi sebesar Rp 6,1 triliun di kawasan Danau Toba. 

    Tak berhenti hanya di 7 investor, BOPDT terus mengundang investor lainnya, baik lokal maupun luar negeri.

    Berapakah nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun pariwisata superprioritas di Danau Toba? Arie mengatakan belum menghitung keseluruhan. 

    Tapi jika ingin menjadikan danau vulkanik terbesar di dunia itu masuk pariwisata bertaraf internasional, diperlukan dana investasi yang besar.

    “Kalau total nilai investasi masih perlu kajian,” sebut Arie sembari mengatakan pihaknya terus melakukan langkah-langkah untuk mendatang investor ke Danau Toba.

    Saat ini, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan lahan dan infrastruktur. 

    Lahan dipastikan clear and clean, agar investor merasa nyaman dan aman membawa dana investasi ke Danau Toba. Akan dibangun rumah sakit, hotel berbintang, dan lainnya.

    “Semuanya bertaraf internasional. Sehingga kelas Danau Toba naik kelas dan menarik wisatawan mancanegara (wisman) dalam jumlah besar,” ungkap Arie.

    Arie mengharapkan dukungan dari delapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-kawasan Danau Toba dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, untuk memberikan kemudahan perizinan dan kepastian hukum kepada investor yang akan menanamkan modal di Danau Toba.

    “Mereka (investor) datang, maunya semua masalah perizinan, kenyamanan berinvestasi dan menjaga aset-aset mereka, dibantu oleh kita. Di sini BOPDT memposisikan sebagai pengelola, memastikan di sana aman dan kondusif untuk berinvestasi,” pungkasnya.

    Turis Malaysia Dominasi Kunjungan

    Tahun 2018 lalu, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Danau Toba dan Medan sebanyak 231.465 wisman. 

    Wisatawan Malaysia mendominasi dengan angka 137.692 wisatawan, atau 13,5 persen.

    Sementara kunjungan wisatawan Singapura mencapai 18.256 atau tumbuh 7,4 persen.

    Adapun wisman dari negara lainnya sekitar 56.531 orang. Pada rentang Januari – Juli 2019, realisasi aliran wismannya mencapai 137.155 orang.

    “Dengan akses langsung Garuda Indonesia, pergerakan wisatawan Eropa akan terus bertambah, khususnya wisatawan dari Belanda.

    Pergerakannya akan tumbuh optimal.

    Apalagi, kawasan Danau Toba sejak awal sangat siap menyambut kehadiran wisman dari negara manapun.

    Danau Toba ini luar biasa dengan dukungan beragam infrastrukturnya,” jelas Judi lagi.

    Selain indah, beragam infrastruktur disiapkan pemerintah di Danau Toba. 

    Danau Toba juga semakin mudah dijangkau dengan hadirnya tol, tepatnya menghubungkan Kualanamu-Tebingtinggi-Pematangsiantar-Parapat.

    Selain akses tol, kawasan Danau Toba juga dipoles. Untuk membangun beragam infrastruktur tersebut, aliran dana besar juga sudah diberikan.

    Selain itu, untuk mendukung akses masuk, penguatan infrastruktur juga diberikan pada Kawasan Danau Toba. Untuk mendukung jalan dan jembatan, pemerintah sudah menyuntikan dana Rp570,6 miliar.

    Dana tersebut dipakai untuk preservasi dan pelebaran jalan Pangururan – Ambarita -Tomok – Onan Rungu. Program itu juga diberikan bagi ruas jalan Tele – Pangururan – Nainggolan – Onan Rungu.

    Optimalisasi pengembangan infrastruktur juga dilakukan pada 2020. Total anggaran yang disiapkannya Rp1,016 triliun.

    Dana tersebut digunakan untuk rekonstruksi jalan di Ambarita – Simanindo. Selain itu, dilakukan juga penggantian Jembatan Aek Sioto.

    Judi menambahkan, kawasan Danau Toba semakin nyaman dan ramah bagi wisatawan. “Semua sudah dikembangkan optimal di sana. 

    Dukungan infrastrukturnya sangat luar biasa.

    Destinasi wisata di sana akan terus tumbuh. 

    Tentu ada manfaat ekonomi besar yang dinikmati masyarakat. Rute baru yang dikembangkan Garuda akan tumbuh cepat.

    Seluruh aspek sangat mendukung,” lanjut Judi.

    Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya menilai, hadirnya rute Amsterdam – Medan – Denpasar menggembirakan. Pasar Eropa khususnya Belanda akan tergarap lebih maksimal.

    “Bagaimanapun, kuncinya adalah aksesibilitas. Destinasi di Danau Toba dan Bali sangat luar biasa. Alam dan budayanya eksotis,” terang Nia Niscaya.

    Sedangkan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kemenpar, Rizki Handayani menilai, Garuda Indonesia makin berkontribusi besar terhadap pariwisata Indonesia.
    “Pergerakan wisman menuju Tanah Air akan semakin besar. 

    Dengan keindahan destinasi yang ditawarkan, kami yakin respons pasar di Belanda dan Eropa sangat positif. 

    Apalagi budaya di Danau Toba juga sangat kuat seperti Bali. Alam keduanya indah,” tutur Rizki Handayani.

    Apresiasi disampaikan Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Ia mengatakan, Kemenpar akan memberikan suport agar rute ini bisa maksimal, sehingga kunjungan ke Danau Toba bisa ikut meningkat.

    “Terima kasih karena Garuda Indonesia membuka rute baru Amsterdam – Medan – Denpasar. Kami tentu akan memberikan suport maksimal. Hal serupa juga selalu kami berikan bagi maskapai yang mau membuka rute baru. Kami pun berharap, maskapai lain terus mengembangkan rute baru mancenagara,” tutup menteri yang juga Menpar Terbaik ASEAN ini.

    Penetapan Kaldera Toba April 2020

    Sementara itu, terkait informasi bahwa Kaldera Toba telah diterima sebagai bagian dari Taman Bumi (Global Geopark) UNESCO, hingga kini United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) belum mempublikasikan secara resmi. 

    “Penetapannya baru April 2020 nanti di Paris,” kata GM Geopark Kaldera Toba, Wan Hidayati, kemarin.

    Dilansir dari situs Unesco.org, pada Agustus 2018, hasil keputusan atas pengajuan Kaldera Toba sebagai Geopark masih berstatus ditangguhkan (deffered). 

    Artinya, masih ada 11 aspek yang rekomendasinya ditolak dan butuh perbaikan, termasuk di antaranya fasilitas dan infrastruktur, warisan alam (natural heritage), warisan budaya (cultural heritage), warisan budaya tak benda (intangibel heritage).

    Menurut pemerhati Danau Toba dari Lembaga Prakarsa Masyarakat (LPM) Haranggaol Horison, Tohap Simamora, sepanjang belum resmi diumumkan UNESCO pada April 2020, maka belum bisa dikatakan Kaldera Toba sudah resmi menjadi Geopark UNESCO.
    “Kita tunggu dulu sampai April, setelah itu diumumkan barulah sah. 

    Jangan mendahului. Karena yang saya tahu banyak sekali tahapan yang harus dilalui. Jurinya saja kalau tak salah individu dari berbagai negara, dari Indonesia ada lima, termasuk seorang pastor dari Timur,” katanya.

    Menurut Tohap, salah satu aspek penilaian yang penting ialah aspek legalitas situs yang masih bagian dari masyarakat.

    “Misalnya, ada satu situs yang masuk dalam bagian geopark itu, apakah sebelumnya sudah disahkan secara legal yang menyatakan bahwa itu situs geopark. 

    Artinya, sudahkah ada perda maupun aturan legal yang menyatakan itu situs resmi, nah ini kan nanti bisa menimbulkan konflik kalau tidak ada legalitasnya. Apakah masyarakat juga sudah diberitahu?” terang Tohap.

    Sementara itu, dari aspek pariwisata, menurut praktisi pariwisata Dearman Damanik, tentu saja akan sangat bagus bila Kaldera Toba sudah menjadi bagian dari Geopark UNESCO.
    Namun, ia melihat masih minimnya koordinasi dengan stakeholder pariwisata. 

    Misalnya, dalam hal penyampaikan sosialisasi kepada wisatawan, sudahkah berkoordinasi dengan stakeholder yang tepat, misalnya asosiasi pariwisata, seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) atau asosiasi lainnya.

    “Ini kan ada kaitanya dengan pariwisata, jadi alangkah baiknya jika sosialisasi informasi mengenai geopark itu adalah stakeholder pariwisata. 

    Kemudian, apakah stakeholder pariwisata sudah mendapat informasi yang akurat dan detail soal ini? Sehingga mereka bisa membantu mempromosikannya kepada wisatawan, bahkan bisa mengemaskan menjadi paket wisata,” ujar Dearman. 

    Berita ini bersumber dari sumutpos




    Komentar

    Tampilkan

    Terkini