Ads:
.png)
 |
| ist |
MEDAN, INDOMETRO.ID – Angkutan masal (transportasi publik) berbasis jalan melalui skema pembelian layanan, yakni BTS (Buy the Services), bakal hadir di Kota Medan, Sumatra Utara, persisnya pada awal 2020. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dan Dinas Perhubungan Kota Medan, sudah memastikan implementasi program ini. Untungnya nanti, setiap penumpang tidak dikenakan tarif alias gratis.
Selain gratis, penumpangnya juga nantinya dimanjakan dengan bus baru tipe besar dan sedang yang dilengkapi fasilitas seperti AC, kursi yang bagus dan space yang nyaman serta supir yang berstandardisasi.
Hal itu terungkap dalam pembahasan optimlisasi layanan angkutan umum di kawasan Mebidang, yang dipimpin Kepala Subdit Angkutan Perkotaan, Ditjen Perhubungan Darat, Direktorat Angkutan Jalan, Kemenhub, Wahyu Hapsoro, di Hotel Cambridge, Jalan S Parman, Medan, Jumat (27/9).
Nantinya angkutan masal BTS melayani di 8 koridor, yakni Terminal Pinang Baris-Lapangan Merdeka, Terminal Amplas-Lapangan Merdeka, Belawan-Lapangan Merdeka, Terminal Pinang Baris-Terminal Amplas.
Kemudian koridor Terminal Pinang Baris-Simpang Letda Sujono/Jalan Aksara, Medan Tuntungan-Lapangan Merdeka, Tembung-Lapangan Merdeka dan Deli Tua-Lapangan Merdeka. Namun untuk tahap awal, nantinya hanya melayani beberapa rute saja.
Wahyu Hapsoro mengatakan, selain Medan, angkutan masal juga akan diterapkan di 5 kota lainnya, di antaranya Denpasar, Solo, Surabaya, dan Gorontalo. Dipilihnya Kota Medan, karena masih kurang memadainya ketersediaan angkutan masal, di samping kesiapan Kota Medan itu sendiri dinilai siap merealisasikannya.
“Angkutan masal BTS ini kita hadirkan menambah pilihan angkutan masal bagi masyarakat untuk semakin mempermudah mendapatkan layanan transportasi publik yang mudah dan nyaman,” sebutnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar, mengatakan, kesiapan pihaknya mendukung, melaksanakan dan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan untuk merealisasikan angkutan massal BTS itu.
Iswar mengatakan, rencana angkutan massal BTS di Kota Medan awalnya direncanakan terealisasi 4 tahun mendatang.
“Namun karena komitmen Kemenhub dan dukungan senior-senior kita di sana dan dukungan semua pihak juga, mudah-mudahan jadi bisa terealisasi awal tahun 2020,” sebutnya.
Hadir juga Staf Ahli Kemenhub, Tatan, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumut, Putu Sumarjaya, mewakili Bappeda Sumut, Dishub Sumut, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut, Haposan Siallagan, Sekretaria Organda Medan, Jaya Sinaga, dan lainnya.
Berita ini telah di terbitkan dan bersumber dari SUMUTPOS
