Ads:
.png)
 |
| Seorang wanita pengemudi GOJEK bersama penumpangnya, tersenyum gembira saat peluncuran beroperasinya GOJEK di Kabupaten Tobasa, Kamis (2/5). |
Bupati Toba Samosir Darwin Siagian diwakili Kadis Kominfo Tobasa, Lalo Hartono Simanjuntak, meresmikan operasional Gojek di Kota Balige dengan pemukulan gong, di Lapangan D.I. Panjaitan, Balige (2/5).
Peresmian dihadiri Arie Prasetyo – Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Muhammad Ruslan – Head of Public Policy & Government Relations GOJEK Regional Sumatera, Head of Regional Corporate Affair GOJEK Wilayah Sumatera, Teuku Parvinanda, perwakilan Dinas Perhubungan Tobasa dan staf ahli Bupati Tobasa, dan sejumlah jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
Hadirnya GOJEK di Balige, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan berbagai layanan lengkap dengan mudah. Di saat yang sama, GOJEK juga membantu pekerja sektor informal serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memperoleh pendapatan lebih baik melalui teknologi.
Bupati Toba Samosir dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kadis Kominfo Tobasa mengatakan, menyambut hangat kehadiran GOJEK di Balige. “Beroperasinya GOJEK di Balige merupakan salah satu indikasi dari kemajuan kota yang kita banggakan ini. Keberadaan GOJEK juga akan mendukung perkembangan pariwisata di Tobasa,” katanya.
Selain sebagai indikator kemajuan, Bupati mendukung sepenuhnya kegiatan operasional Gojek di Tobasa. Baik untuk pelayanan publik seperti transportasi, maupun layanan lainnya yang mempermudah kehidupan masyarakat. “Kami juga berterima kasih dengan kehadiran GOJEK di Balige karena telah membantu program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di sektor informal dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sini,” katanya.
GOJEK memulai operasinya di Sumatera Utara dengan pembukaan layanannya di Kota Medan pada tahun 2015. Sekarang layanan GOJEK telah tersedia pula di Binjai, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, TanjungBalai dan Balige. Di Tobasa, area operasional GOJEK meliputi Balige, Siborongborong, Laguboti, Porsea dan area bandaraSilangit.
Pejabat Sementara (Pjs) Vice President GOJEK Regional Sumatera, Erika Agustine, mengatakan GOJEK memiliki misi untuk memberikan manfaat sosial seluas mungkin bagi jutaan masyarakat Indonesia.
“Melalui beroperasinya GO-JEK di Balige, kami berharap lebih banyak lagi UMKM dan pengusaha mikro seperti mitra driver di Balige yang bisa merasakan manfaat teknologi, khususnya dalam membantu perekonomian daerah.,” katanya.
Dirut BPODT, Arie Prasetyo menyampaikan bahwa Tobasa memiliki banyak obyek wisata berkualitas yang berpotensi menarik banyak wisatawan ke daerah ini. “Kehadiran GOJEK bisa mempertemukan kebutuhan konsumen, baik masyarakat setempat maupun wisatawan, dengan penyedia jasa, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada perekonomian daerah,” katanya.
Dari sisi pariwisata, ketersediaan layanan GOJEK di area ini diharapkan turut memberi dampak positif berupa kenaikan jumlah wisatawan, karena adanya kemudahan dalam menavigasi area ini serta mengakses lokasi wisata seperti Makam Sisingamangaraja XII, Museum T.B. Silalahi Center, dan pantai Lumban Bulbul.
GOJEK hadir di Balige melalui tiga layanannya yakni pengantaran penumpang (GO-RIDE), pengantaran makanan (GO-FOOD), maupun pengantaran barang (GO-SEND), GOJEK menghadirkan kemudahan bagi masyarakat Tobasa maupun pengunjung atau wisatawan yang datang ke daerah ini.
Selain kemudahan dalam mobilitas, GOJEK juga memudahkan pengguna dengan menyediakan layanan GO-FOOD. GO-FOOD merupakan layanan pesan-antarmakanan yang tersambung dengan penjual makanan di wilayahsetempat. Tercatat hampir 400 UMKM di Tobasa telah bergabung sebagai mitra merchant GO-FOOD, artinyapengguna GOJEK dapat dengan mudah menikmati ratusan sajian kuliner dengan memesan melalui aplikasi.
Gubsu Sebut Tak Diberi Wewenang
Terpisah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan kembali komitmennya untuk menyelamatkan Danau Toba dari tindakan pencemaran ataupun perusakan.
“Kualitas air Danau Toba semakin memprihatinkan. Hal itu karena banyaknya tindakan pencemaran. Karena itu, kita harus menormalkan kembali air Danau Toba,” katanya usai menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pengelolaan Danau Prioritas Nasional, yang antara lain termasuk Danau Toba, di Lantai 10 Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (2/5).
Namun demikian, Gubsu mengaku tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya Gubsu tidak diberi kewenangan di Danau Toba. “Bukan apa-apa, kami yang tahu di sini soal Danau Toba ini,” ujarnya.
Dia mengisahkan banyak orang Jakarta yang ‘ribut’ jika dirinya menguatkan penindakan dalam pembersihan perairan Danau Toba. “Siapa itu bapak itu yang cincinnya besar itu? Beliau pun datang jumpai saya. Katanya dia punya link ke Aquafarm,” beber mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB itu.
Gubsu juga menyoroti pembersihan limbah hewan berkaki empat di kawasan Danau Toba, yang disebutnya membuat kawasan Danau Toba jorok. Demikian juga keberadaan keramba jaring apung (KJA) ikan.
“Saya ya nggak setuju itu (KJA). Tapi izinnya di pusat sana pula. Keramba bikin jorok, saya sih bisa saja dapat untung dari sana. Tapi rakyat saya bagaimana? Kasihan mereka, saya yang tanggung jawab sama mereka,” tegasnya.
Karenanya kepada Kepala Sub Direktorat Pengendalian Danau, Inge Retnowati, mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang hadir pada penandatanganan MoU itu, Gubsu menyampaikan agar diperkuat kewenangan kepada daerah dalam hal menyelamatkan Danau Toba.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumut, Binsar Situmorang, menyampaikan Danau Toba adalah salah satu dari 15 danau yang pengelolaannya dilakukan secara prioritas dan terpadu oleh pemerintah pusat bersama pemda.
Hal itu juga telah disepakati oleh 11 kementerian dan 15 kepala daerah pemilik danau pada 25-26 Maret 2019, di Jakarta. Danau prioritas nasional itu terintegrasi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga dan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah prioritas daerah.
Kepala Sub Direktorat Pengendalian Danau Kementerian LHK, Inge Retnowati, menambahkan untuk mengimplementasikan penyelamatan ekosistem danau diperlukan pengembangan beberapa hal pokok, yaitu kelembagaan dan regulasi.
Untuk itu, kelembagaan koordinatif di pusat maupun daerah perlu segera dibentuk. Regulasi mendasar perlu segera diimplementasikan, antara lain pengelolaan kualitas air, penetapan peruntukan dan baku mutu air, tata ruang dan zonasi baik pada sempadan maupun badan air danau, penetapan batas danau dan batas sempadan danau, dan konservasi tanah dan air, serta pengelolaan pada kawasan konservasi. (sp)
