 |
| Sejumlah kendaraan melintas paska-longsor menerjang Jembatan Sidua-dua, beberapa waktu lalu. |
Pelaksana Harian (Plh) Kepala BaIai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II, Bambang Pardede mengaku, pihaknya tidak dapat berbuat banyak dalam hal mencari penyebab terjadinya longsor. “Kalau kami kan cuma melakukan dampaknya saja. Dan penyakitnya itu sudah di luar kewenangan kami,” kata Bambang kepada Sumut Pos, Jumat (25/1).
Menurutnya, BBPJN II hanya berwenangan 100 meter dari sentral jalan. Sementara penyebabn
longsor ini sudah 300 meter sehingga itu di luar wewenang mereka. Disebutnya, dalam penanganan longsor ini BPBD Sumut yang mengoordinir meski bukan mereka leading sector-nya, melainkan BWSS Wilayah II dan Dinas Kehutanan. “Kami bukan mau lempar bola, tapi harus saling koordinasilah kita, saling sinergi. Para pihak inikan punya tanggung jawab masing-masing,” sambung Bambang.
longsor ini sudah 300 meter sehingga itu di luar wewenang mereka. Disebutnya, dalam penanganan longsor ini BPBD Sumut yang mengoordinir meski bukan mereka leading sector-nya, melainkan BWSS Wilayah II dan Dinas Kehutanan. “Kami bukan mau lempar bola, tapi harus saling koordinasilah kita, saling sinergi. Para pihak inikan punya tanggung jawab masing-masing,” sambung Bambang.
Sebagai warga asli Sumut, dirinya mengaku punya tanggung jawab moral jika penanganan longsor ini berlarut-larut dilakukan. Menurutnya, yang akan rugi itu adalah Provinsi Sumut sendiri. Apalagi dalam waktu dekat bakal ada even di kawasan Danau Toba. Jika masalah ini tidak jadi atensi bersama, tentu merugikan Sumut juga.
BACA JUGA:
“Kita sebagai orang Sumut apapun itu sukunya, harus bangga bahwa Tuhan mengasih Danau Toba di Sumut ini. Sekarang bagaimana rasa bangga itu bisa diimplementasikan dengan rasa syukur kita, melalui memaksimalkan kehadiran Danau Toba untuk membantu warga setempat dan juga warga Sumut secara umum. Kalau longsor-longsor terus orang akan malas datang nanti,” katanya.
Mengenai pembersihan longsor di Jembatan Sidua-dua, pihaknya terus melakukan kegiatan tersebut. Bambang mengaku, BBPJN II sangat terbantu dari sisi pembiayaan dalam pembersihan longsor yang berulang-ulang menerjang Jembatan Sidua-dua oleh kontraktor.
Menurutnya, kebetulan bencana alam yang mengenai jembatan tersebut masih dalam jalinan kontrak dengan rekanan secara multiyears (tahun jamak), paskapekerjaan Jalan Lintas Siantar-Parapat rampung dilakukan. “Jadi kontraknya itu berakhir 2019 ini. Kemudian ada paket, jalan itu harus fungsional dan kami minta tolong ke kontraktornya. Hal tu pun menjadi bagian dari tanggung jawab mereka,” katanya.
Paket pekerjaan itu, sebutnya, bernama Siantar-Parapat. Meski ada biaya yang mesti dikeluarkan untuk pembersihan material tiap kali longsor terjadi, tetapi kewajiban tersebut tetap ditanggung kontraktor yang sudah include dari kesepakatan kontrak pekerjaan sejak awal. “Namun yang jadi masalah kita, lama-lama nafasnya putus juga kalau tiap hari itu saja kerja mereka. Dan itu pun bisa dibilang force majeure, waktu dia menawar itu cuma tutup lobang dan bersihkan bahu yang jadi item pemeliharaannya. Tapi siapa sangka akhirnya dia bawa lumpur, nasibnya lah itukan,” katanya.
Karenanya, dia sekali lagi menekankan perlunya mencari akar masalah atas bencana alam itu dengan saling bersinergi. “Yang perlu dicari itu penyakitnya, baru setelah itu kita tahu memberi obatnya. Selama masalah di hulu belum beres, maka kondisinya juga akan begini terus. Kalau soal pembersihan di lokasi tetap kami lakukan bersama instansi terkait lainnya, karena itu bagian dari tanggung jawab kami,” pungkasnya.
Kepala BWSS II Roy Pardede dan Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis belum mau menjawab konfirmasi Sumut Pos hingga berita ini dikirimkan ke redaksi. Namun sebelumnya Riadil Akhir Lubis pernah mengungkapkan, dalam penanganan longsor Sidua-dua akan dibuat rencana aksi oleh masing-masing instansi terkait sehingga diketahui akar masalah sebenarnya. Ia menambahkan masing-masing instansi baik kabupaten/kota, provinsi maupun vertikal sudah memberikan analisis atas bencana alam yang terjadi di Sumut secara umum.(sp)
