 |
| Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pernyataan Indonesia di sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York |
INDOMETRO.ID - – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pandangan bahwa dunia membutuhkan kekuatan adidaya seperti halnya yang dimiliki pahlawan super dalam komik dan film, untuk menyelesaikan masalah-masalahnya.
Berbicara dalam debat umum di Sidang Umum ke-73 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), JK menegaskan pandangan seperti itu salah.
"Dunia tidak perlu jauh-jauh mencari pahlawan super. Kita tidak membutuhkan kekuatan seperti halnya yang dimiliki 'Avengers', juga 'Justice League'," ujar JK.
Pernyataan itu dikutip dari keterangan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang diterima pada Jumat, 28 September 2018. Avengers merupakan kumpulan pahlawan super yang berasal dari cerita yang diterbitkan Marvel Comics. Sementara itu, Justice League, adalah nama kumpulan pahlawan super juga dari DC Comics.
Menurut JK, alih-alih bergantung pada kekuatan yang dianggap adidaya, setiap negara yang menjadi anggota PBB sejatinya memiliki kekuatannya masing-masing. Kekuatan tersebut lantas harus disatukan secara kolektif melalui wadah global seperti PBB, supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah dunia.
"Kita semua yang ada di sini adalah para pemimpin global. Secara kolektif, kita juga memiliki kekuatan layaknya pahlawan super," ujar JK.
BACA JUGA:
JK meminta para pemimpin negara anggota PBB bersatu padu mengedepankan nilai-nilai unggul dari umat manusia. Nilai-nilai itu di antaranya tekad yang kuat, keberanian, kekuatan, kepedulian terhadap sesama, rasa kebersamaan, serta kerendahan hati.
Bersatunya negara-negara dunia atas semangat nilai-nilai unggul itu diyakini adalah solusi atas permasalahan global ketimbang hanya sikap bergantung kepada satu kekuatan adidaya.
Adapun masalah global yang menuntut persatuan negara-negara anggota PBB supaya dapat diselesaikan di antaranya adalah kemiskinan dan ketimpangan ekstrem, nasionalisme sempit, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan prinsip demokrasi.
"Persatuan inilah yang merupakan esensi paling mendasar dari PBB, di mana kita semua percaya terhadap kekuatan dari mantra di dalam Piagam PBB, yaitu bahwa 'Kita Merupakan Masyarakat PBB’," ujar JK.(vv)
