 |
| Kobaran api membakar semak belukar di Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (10/8). Kencangnya angin dan sulitnya sumber air di lokasi kebakaran membuat api cepat menyebar. - Antara/Rony Muharrman |
Namun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebut bau asap tercium setiap pagi di Palembang, dalam dua bulan terakhir. Salah satu kebakaran itu adalah kebakaran lahan di dekat kompleks apartemen atlet Jakabaring, Jumat pekan lalu, menurut Walhi.
"Asap tipis menyelimuti udara Palembang karena beberapa kasus kebakaran terjadi di Ogan Komering Ilir atau malah di Palembang itu sendiri," kata Ketua Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko.
Bagaimanapun, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugadirman, mengatakan pihaknya telah menerjunkan sejumlah bom air di Sumatera Selatan.
Ruandha mengatakan sejak Mei lalu pemerintah juga telah menabur setidaknya 51 ton garam untuk merekayasa hujan di titik-titik kebakaran hutan di Sumatera Selatan.
Penaburan garam di wilayah udara Sumsel ditargetkan akan terus dilakukan, meski bergantung pada sebaran awan di provinsi itu.
"Kami pastikan Jakabaring dan wilayah sekitarnya aman dari api," ujarnya, merujuk kawasan tempat Asian Games digelar di Palembang.
Ruandha menyebut standar pencemaran udara di Sumatera ada di level `sedang` meski terjadi sejumlah kebakaran hutan.
Polusi udara lebih buruk
Menurutnya, standar pencemaran udara di kawasan Gelora Bung Karno—pusat penyelenggaraan Asian Games 2018 yang Sabtu (18/08) akan menjadi lokasi pembukaan ajang olahraga empat tahunan itu—justru lebih buruk
"Di Jakarta ada beberapa yang tinggi, terutama alat kami di Gelora Bung Karno, karena asap transportasi," kata Ruandha.
Berdasarkan citra satelit, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru, hingga pukul 06.00 WIB, terdapat 169 titik panas di seluruh Sumatera.
Titik api terbanyak berada di Riau, berjumlah 90 titik. Adapun, 13 titik terpantau di Sumsel, sisanya Bangka Belitung (27 titik), Sumatera Utara (22), Sumatera Barat (10), Jambi (4) serta Lampung (3).
Kepolisian telah menetapkan 14 orang menjadi terduga pelaku kebakaran hutan di Riau. Namun dugaan perbuatan itu belum mengarah ke perusahaan yang memegang izin perkebunan.
"Yang kami tangani semuanya perorangan. Belum dugaan yang mengarah ke perusahaan, itu kan harus dibuktikan," kata Kapolda Riau, Irjen Nandang.
Namun Hadi Jatmiko menanggapi bahwa kepolisian dan KLHK tebang pilih menindak pelaku kebakaran lahan. Ia menuding penegak hukum lebih kerap menjerat petani dibandingkan perusahaan yang lahan konsesinya terbakar.
"Polisi masih saja mengkambinghitamkan petani yang sebenarnya dilundungi UU Lingkungan Hidup untuk mengelola lahan dengan cara membakar."
"KLHK tidak mencabut izin konsesi, aparat kepolisian juga tidak menjerat perusahaan dengan ancaman," ujar Hadi.
Menko Polhukam Wiranto mengatakan, masyarakat lokal di Sumatera diizinkan membakar lahan seluas maksimal dua hektar untuk membuka ladang baru. Ia menyebut hak itu merupakan bagian dari kearifan lokal.
Walau begitu, Wiranto menduga pembakaran lahan kerap dilakukan sembrono dan beresiko menghanguskan wilayah yang lebih besar.
"Ada upaya agar mereka tidak lagi membakar hutan, alih teknologi, tapi butuh anggaran untuk alat berat. Ini sedang kami bincangkan," ujarnya.
Pemerintah kini menyiapkan 20 helikopter untuk memadamkan kebakaran hutan, baik di Sumatera maupun Kalimantan.
Lebih banyak titik api tahun 2017
Untuk mempercepat penanganan, Wiranto menyebut pemerintah mempersingkat pengurusan izin terbang pilot asing yang akan menerbangkan helikopter sewaan tersebut.
"Pilotnya pekerja asing, kalau pakai prosedur biasa, bisa lama mereka tidak dapat izin terbang. Prosesnya sudah kami pangkas," ucapnya.
Bagaimanapun, kata Wiranto, cakupan kebakaran hutan yang muncul saat ini lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun 2017.
Pada Juli 2017, Wiranto menyebut terdapat 2567 titik api di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Sementara Juli lalu, titik api yang tercatat sebanyak 1077.
"Dari tahun ke tahun dilakukan upaya meminimalisasi kebakaran hutan. Cukup berhasil karena komplain dari negara tetangga berkurang, artinya asap dapat dikurangi," kata Wiranto.
Pada Februari lalu, Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot jajaran TNI dan kepolisian yang tidak bisa menangani kebakaran hutan dan lahan.
`Aturan main` ini berlaku bagi kapolda, kapolres, serta Pangdam dan Danrem di masing-masing daerah, yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut.
"Jadi saya ulang lagi aturan mainnya. Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturannya masih sama: dicopot," tegas Presiden Jokowi.
Namun, hingga kini, belum ada yang dicopot dari jabatannya.(vv)
