 |
| Kapal motor yang beroperasi di perairan Danau Toba |
Hal itu, diungkapkan Menteri Perhubungan, Budi Karya. Ia mengatakan, sudah saatnya Pemerintah Indonesia hadir langsung ke Danau Toba untuk melakukan penataan pelayaran, sehingga insiden tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun tidak terulang kembali dikemudian hari.
"Kami juga akan melakukan pendidikan bagi warga-warga di Danau Toba, hari ini saya akan membuka kursus untuk 100 orang safety dan kesyahbandaran," ucap Budi, usai menghadiri Dialog Nasional di Medan, Kamis siang, 5 Juli 2018.
Budi menjelaskan, dengan kejadian KM Sinar Bangun, Kemenhub berkordinasi dengan Mendagri dan Menpan RB untuk resolusi organisasi atau menambah petugas pengawas langsung dilakukan dari Pemerintah Pusat untuk pelayaran di Danau Toba.
"Saya pikir, operasional bisa dilakukan Provinsi dan Kabupaten. Untuk kompetensi pengawasan akan dilakukan dari pusat," tutur Budi.
Untuk melakukan pengelola pelayaran di Danau Toba, dengan dilakukan standar operasional pelayaran bersama dengan TNI/Polri untuk melakukan pengawasannya.
"Dengan pengelolaan sesuai dengan amanah Undang-undang mengutamakan keselamatan. Karena itu, kita melakukan kroscek, kita juga melakukan penelitian tentang hal-hal memenuhi safety seperti life jacket dan sebagainya," jelas Budi.
Untuk diketahui, proses pencarian dan evakuasi korban KM Sinar Bangun resmi dihentikan oleh Basarnas, Selasa kemarin, 3 Juli 2018. Penghentian pencarian korban digelar dengan doa bersama, tabur bunga dan peletakan batu pertama monumen.
Selama proses pencarian dan evakuasi korban KM Sinar Bangun tim SAR gabungan baru berhasil mengevakuasi 24 orang. Di mana, 21 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan tiga orang dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian, 164 orang masih dinyatakan hilang hingga saat ini.(viva)
