TULUNGAGUNG – Indometro.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), agar semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan workshop bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa, perangkat desa, serta narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan sekaligus mengelola anggaran secara bertanggung jawab.
"Melalui workshop ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan pencerahan dari para narasumber yang nantinya dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.
Ahmad Baharudin menekankan pentingnya ketertiban administrasi, ketepatan penyusunan program, serta kedisiplinan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa.
Menurutnya, setiap program pembangunan harus diawali dengan identifikasi persoalan yang benar-benar terjadi di masyarakat, sehingga anggaran yang digunakan mampu memberikan manfaat nyata.
"Setelah kita melakukan identifikasi masalah, baru kemudian merencanakan kegiatan dan program yang benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut," tegasnya.
Pihaknya juga berencana memperkuat pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa dengan melibatkan camat serta Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
"Saya akan memerintahkan para camat untuk melakukan pendampingan ke desa-desa. Begitu juga dari Inspektorat, agar seluruh kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Selain pengelolaan anggaran, Ahmad Baharudin mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung, Agus Kuncoro, menjelaskan bahwa kegiatan workshop tersebut merupakan agenda BPKP yang dilaksanakan di berbagai daerah secara nasional.
DPMD Tulungagung bertindak sebagai leading sector di tingkat daerah dengan menghadirkan kepala desa dan perangkat desa untuk mendapatkan pembinaan terkait pengelolaan Dana Desa.
"Sebenarnya ini merupakan kegiatan dari BPKP yang dilaksanakan di setiap daerah secara nasional. Kami dari DPMD memberikan pendampingan dan memfasilitasi kegiatan BPKP Provinsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN," terangnya.
Agus berharap kegiatan workshop dapat dilaksanakan secara rutin agar kepala desa beserta perangkatnya semakin memahami perkembangan regulasi terbaru, terutama menyangkut tata kelola keuangan desa.
Menurutnya, pemahaman terhadap perubahan aturan menjadi hal penting agar pelaksanaan program pembangunan maupun pelaporan penggunaan Dana Desa tetap berjalan sesuai ketentuan.
"Harapan kami, melalui workshop yang rutin dilaksanakan, pengelolaan Dana Desa semakin terarah. Kepala desa dan perangkat desa juga semakin mengetahui perkembangan regulasi baru yang telah disampaikan oleh BPKP," tambahnya.
Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa DPMD Tulungagung juga terus mengoptimalkan pola pendampingan jemput bola dengan turun langsung ke desa-desa.
Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kegiatan yang mengharuskan pemerintah desa datang ke kantor dinas, sekaligus memberikan kesempatan kepada jajaran DPMD untuk mengetahui secara langsung kondisi wilayah, aparatur, dan masyarakat desa.
"Kami mengupayakan teman-teman DPMD lebih banyak turun ke lapangan. Jadi tidak selalu mengundang desa ke dinas. Dengan turun langsung, kami bisa mengetahui kondisi wilayah, perangkat desa, serta masyarakatnya," ungkap Agus.
Melalui sinergi antara Pemkab Tulungagung, DPMD, dan BPKP, diharapkan kapasitas aparatur pemerintahan desa semakin meningkat, sehingga pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih tertib, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.(AG
Posting Komentar untuk "Pemkab Tulungagung Gandeng BPKP Gelar Workshop Pengelolaan Dana Desa, Plt Bupati Tekankan Tertib Administrasi"