 |
| Terkait Rusli Darma Ginting yang mengaku sebagai Makelar Proyek di Sekretariat DPRD Kota Medan |
MEDAN, INDOMETRO.ID– Terkait Pengakuan Rusli Darma Ginting yang mengaku sebagai Makelar Proyek di Sekretariat DPRD Kota Medan yang memiliki 40 paket proyek dan menyetorkan fee proyek 18 persen ke Pejabat Sekretariat DPRD Kota Medan, Forum Peduli Proses Hukum menyatakan sikap yang langsung di sampaikan oleh Ketua Umum Boasa Simanjuntak SH, Ketua Harian Benny Tomasoa yang juga Ketua Pemuda Maluku Indonesia Bersatu (PMIB) Kota Medan, Sekretaris Zulkifli yang juga Sekretaris DPD LSM PENJARA Sumatera Utara meminta Kapoldasu untuk mengusut Makelar Proyek di Sekretariat DPRD Kota Medan seperti yang di sampaikan Rusli Darma Ginting.
Boasa Simanjuntak SH juga meminta Kepolisian untuk tidak fokus pada Kasus Penipuan dan Penggelapan Rusli Darma Ginting terhadap janji proyek di Sekretariat DPRD Kota Medan yang berjumlah 17 juta rupiah, tetapi juga melakukan pengembangan pengakuan Rusli Darma Ginting yang pegang 40 paket proyek dan menyetorkan fee proyek sebesar 18 persen ke Pejabat di Sekretariat DPRD Kota Medan.
” Kita minta Kapoldasu melakukan pengembangan kasus Rusli Darma Ginting Makelar Proyek Sekretariat DPRD Kota Medan yang lagi di tahan Polsek Medan Timur, jangan berhenti di pidana umum saja tetapi Pidana Korupsinya juga harus di bongkar” ungkap Boasa kepada Wartawan saat ngopi bareng bersama Forum Proses Peduli Hukum di KFC Jl.H. Adam Malik samping Singapore Station (Medan, 17 Juli 2018)
Benny Tomasoa Ketua Harian Forum Peduli Proses Hukum yang juga Ketua Pemuda Maluku Indonesia Bersatu (PMIB) Kota Medan menambahkan agar Kasus ini dibuka selebar lebarnya agar Masyarakat tidak salah memilih anggota legislatif di tahun 2019 karena banyak sekali kasus merampok uang rakyat bermodus Perjalanan Dinas Fiktif.”Kita ingin Sumatera Utara khususnya kita bersih dari Pejabat bermental maling, Kapoldasu harus bongkar korupsi di Sekretariat DPRD Kota Medan” ungkapnya kepada Wartawan.(sms)
