Oleh: Zulkifli, Kepala SMAN 1 Lhoksukon
H. Muzakkir Manaf alias Muallem Mantan Panglima ASNLF, Gubernur Aceh Saat ini
Aceh. Indometro. Id - Instruksi seorang pemimpin bukan sekadar rangkaian kata yang disampaikan di hadapan publik. Di balik sebuah instruksi terdapat harapan, tanggung jawab, sekaligus tuntutan moral agar persoalan yang dihadapi rakyat segera mendapatkan penyelesaian.
Karena itu, kita berharap setiap instruksi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Muallem) benar-benar mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran di bawahnya. Jangan sampai instruksi gubernur hanya menjadi berita sehari, kemudian hilang ditelan rutinitas birokrasi.
Jika Muallem memberikan instruksi, maka bawahan yang menerima instruksi tersebut semestinya merespons dengan cepat, bekerja serius, dan melaporkan perkembangan secara nyata.
Sebab, visi dan misi seorang gubernur tidak mungkin tercapai hanya dengan kerja seorang gubernur. Ia membutuhkan seluruh perangkat pemerintahan untuk bergerak dalam satu arah.
Bawahan Harus Cepat Merespons
Seorang pemimpin memberikan instruksi karena ada persoalan yang harus diselesaikan.
Maka, ketika instruksi sudah diberikan, jangan lagi terlalu banyak menunggu. Jangan pula persoalan berhenti pada rapat, disposisi surat, atau saling melempar kewenangan.
Pejabat yang mendapat tugas harus segera melihat apa yang dapat dilakukan sesuai kewenangannya.
Jika bisa diselesaikan, selesaikan.
Jika membutuhkan koordinasi, lakukan koordinasi.
Jika membutuhkan kebijakan lebih lanjut, sampaikan kepada pimpinan.
Jika ada hambatan anggaran atau regulasi, jelaskan secara terbuka.
Yang tidak boleh terjadi adalah instruksi sudah turun, tetapi masalah tetap berjalan di tempat.
Aceh membutuhkan birokrasi yang responsif, bukan birokrasi yang hanya cepat ketika diperintah tetapi lambat ketika rakyat membutuhkan pelayanan.
Janji Kampanye Harus Menjadi Kenyataan
Kita tentu masih mengingat narasi yang pernah disampaikan Muallem ketika masa kampanye pemilihan gubernur.
Muallem pernah menyampaikan kritik terhadap pengalaman Aceh yang sebelumnya dipimpin oleh orang-orang berpendidikan tinggi dengan berbagai gelar akademik. Menurut narasi yang disampaikannya ketika kampanye, pendidikan dan gelar yang tinggi tidak otomatis menjamin keberhasilan dalam mengelola pemerintahan.
Bahkan, ada pengalaman kepemimpinan masa lalu yang menurutnya tidak berakhir sesuai harapan rakyat dan ada pula pejabat yang akhirnya berhadapan dengan persoalan hukum.
Dari situlah Muallem menawarkan pendekatan yang berbeda: tidak menjadikan tinggi-rendahnya pendidikan sebagai ukuran utama keberhasilan seorang pemimpin, tetapi keseriusan bekerja dan keberpihakan kepada kesejahteraan rakyat.
Pernyataan tersebut tentu membawa konsekuensi politik dan moral.
Kini Muallem bukan lagi sekadar calon gubernur yang menyampaikan janji. Ia sudah menjadi Gubernur Aceh. Karena itu, masyarakat berhak melihat apakah janji-janji kampanye tersebut benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan kerja pemerintahan.
Rakyat Tidak Membutuhkan Sekadar Janji
Rakyat Aceh pada akhirnya tidak terlalu mempermasalahkan siapa yang memiliki gelar paling banyak atau siapa yang paling pintar berbicara.
Yang ditunggu masyarakat adalah perubahan nyata.
Pelayanan publik yang lebih cepat.
Pendidikan yang semakin baik.
Kesehatan yang semakin mudah diakses.
Infrastruktur yang diperbaiki.
Ekonomi rakyat yang tumbuh.
Lapangan kerja yang terbuka.
Pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh.
Dan yang tidak kalah penting, pemerintahan yang bersih, adil, transparan serta tidak menjadikan jabatan sebagai alat kepentingan kelompok.
Karena itu, janji kampanye harus berubah menjadi program. Program harus berubah menjadi tindakan. Dan tindakan harus menghasilkan sesuatu yang dapat dirasakan rakyat.
Di situlah ukuran keberhasilan seorang pemimpin.
Jangan Sampai Muallem Berjalan Sendirian
Muallem mungkin memiliki visi besar untuk Aceh. Namun visi sebesar apa pun tidak akan pernah menjadi kenyataan jika hanya berhenti di tingkat gubernur.
Ia membutuhkan kepala dinas, kepala badan, birokrat, kepala daerah, dan seluruh aparatur pemerintahan yang memiliki semangat yang sama.
Jangan sampai terjadi kondisi di mana gubernur sudah memerintahkan sesuatu, tetapi bawahan justru menganggapnya sebagai persoalan biasa.
Lebih buruk lagi apabila instruksi tersebut hanya dilaksanakan secara administratif untuk menggugurkan kewajiban.
Aceh tidak membutuhkan birokrasi yang hanya terlihat bekerja. Aceh membutuhkan birokrasi yang benar-benar menghasilkan kerja.
Instruksi Harus Ada Hasilnya
Setiap instruksi idealnya memiliki tiga hal: siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dikerjakan, dan kapan harus diselesaikan.
Dengan demikian, instruksi tidak berhenti sebagai dokumen.
Ada ukuran keberhasilannya.
Ada evaluasinya.
Ada pertanggungjawabannya.
Dan yang paling penting, masyarakat dapat melihat hasilnya.
Jika sebuah persoalan belum selesai, masyarakat juga berhak mengetahui apa kendalanya. Pemerintah tidak perlu takut mengakui bahwa ada masalah. Justru keterbukaan menunjukkan bahwa pemerintahan bekerja secara serius.
Jangan Takut Menyampaikan Kabar Buruk
Seorang pemimpin juga membutuhkan bawahan yang berani menyampaikan kondisi sebenarnya.
Jangan sampai karena takut kepada atasan, semua laporan dibuat seolah-olah baik-baik saja.
Padahal di lapangan masyarakat masih mengeluh.
Jangan sampai laporan mengatakan program berhasil, sementara manfaatnya belum dirasakan rakyat.
Kabar buruk yang disampaikan dengan jujur jauh lebih berguna bagi seorang pemimpin daripada kabar baik yang tidak sesuai kenyataan.
Dengan informasi yang benar, gubernur dapat mengambil keputusan yang benar.
Sebaliknya, jika informasi yang sampai kepada pimpinan sudah disaring sedemikian rupa sehingga persoalan terlihat kecil atau bahkan seolah tidak ada, maka kebijakan yang diambil pun berpotensi tidak menyentuh persoalan sebenarnya.
Jangan Biarkan Instruksi Muallem Menjadi Angin Lalu
Masa pemerintahan Muallem masih memiliki perjalanan panjang untuk membuktikan janji politiknya kepada rakyat Aceh.
Karena itu, mari kita beri kesempatan kepada pemerintahan ini untuk bekerja sekaligus mengingatkan agar kekuasaan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Bagi para bawahan dan pejabat yang menerima instruksi gubernur, jangan anggap instruksi itu sebagai angin lalu.
Ketika gubernur berkata, birokrasi harus bergerak. Ketika rakyat mengeluh, pemerintah harus mendengar. Ketika masalah ditemukan, harus ada penyelesaian.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa banyak instruksi yang pernah dikeluarkan seorang gubernur.
Sejarah akan mencatat berapa banyak perubahan yang berhasil diwujudkan selama ia memimpin.
Muallem telah menyampaikan janji kepada rakyat.
Kini saatnya seluruh jajaran pemerintahan membantunya membuktikan janji tersebut.
Jangan biarkan Muallem berjalan sendirian. Jangan biarkan instruksinya menjadi angin lalu. Dan jangan biarkan harapan rakyat Aceh kembali menjadi sekadar janji politik.
Posting Komentar untuk "Semoga Instruksi Muallem Tidak Dianggap Angin Lalu"