Ruteng, NTT, Indometro.id – Pemerintah Kabupaten Manggarai mengusulkan penerapan tanggap darurat parsial untuk enam kecamatan di wilayah pesisir utara yang hingga kini dinilai masih membutuhkan penanganan khusus pascagempa bumi Flores 15/8/2026 lalu.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit dalam rapat koordinasi percepatan penanganan bencana bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Manggarai, Kota Ruteng, Kamis (10/9/2026) petang.
Bupati Hery mengatakan, dari 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai, sebanyak 11 kecamatan terdampak gempa yang parah. Namun, tingkat dampak di setiap wilayah berbeda sehingga penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Menurutnya, enam kecamatan sudah dapat diarahkan menuju fase pemulihan. Sementara enam kecamatan lainnya yang berada di wilayah pesisir utara masih memerlukan penilaian lebih lanjut sebelum memasuki tahapan pemulihan.
“Enam kecamatan ini masih perlu penilaian kembali. Mengenai regulasinya mohon disesuaikan, apakah separuh dari masa tanggap darurat atau seperti apa. Mungkin bisa diberlakukan masa tanggap darurat parsial,” kata bupati Hery.
56 Orang Meninggal, Lebih dari 22 Ribu Rumah Rusak
Dalam rapat tersebut, Bupati Hery memaparkan perkembangan penanganan dampak gempa di Kabupaten Manggarai.
Hingga saat ini, tercatat 56 orang meninggal dunia dan 29 orang mengalami luka berat. Sementara jumlah warga yang masih mengungsi mencapai 12.563 orang.
Kerusakan rumah juga cukup besar. Pemerintah daerah mencatat sebanyak 22.940 rumah terdampak, terdiri dari:
7.634 rumah rusak berat; 6.806 rumah rusak sedang; dan 8.500 rumah rusak ringan.
Selain rumah warga, sejumlah fasilitas pelayanan publik juga mengalami kerusakan, termasuk fasilitas kesehatan.
Bupati Hery menjelaskan, kerusakan berat pada rumah sakit menyebabkan pelayanan kesehatan harus dialihkan ke rumah sakit lapangan.
“Rumah sakit mengalami kerusakan berat sehingga pelayanan dipindahkan ke rumah sakit lapangan. Kendati beroperasi dalam kondisi terbatas, pelayanan kesehatan masih dapat berjalan secara penuh,” ujarnya.
Pelayanan kesehatan masyarakat saat ini dilakukan melalui rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal serta rumah sakit sementara yang berada di sekitar Bandara Frans Sales Lega.
Ribuan Pengungsi Rentan Masih Bertahan di Tenda
Kondisi pengungsian juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari total pengungsi, sebanyak 5.256 orang masuk dalam kelompok rentan, yang terdiri atas bayi, anak-anak, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya.
Bupati Hery mengatakan, kondisi kesehatan warga di tempat pengungsian perlu terus dipantau. Beberapa penyakit yang banyak ditemukan di kalangan pengungsi antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan hipertensi.
Menurutnya, kondisi psikologis dan fisik warga yang sudah sekitar tiga minggu tinggal di tenda turut memengaruhi kesehatan.
“Tiga minggu tinggal di tenda pengungsian tidak mudah bagi para orangtua sehingga mudah terserang hipertensi,” katanya.
Sekolah Masih Belajar di Tenda Darurat
Dampak gempa juga masih dirasakan sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar di sejumlah wilayah masih berlangsung menggunakan tenda darurat.
Bupati Hery meminta seluruh kepala sekolah menyiapkan tenda pembelajaran darurat dengan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Masalah hari ini bukan soal uang, tetapi ketersediaan terpal,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Manggarai juga akan melakukan penilaian kembali terhadap bangunan sekolah yang terdampak untuk menentukan ruangan mana yang masih memungkinkan digunakan dan mana yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Gubernur NTT: Data Harus Sama Sebelum Masuk Rehab-Rekon
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan, penanganan gempa Flores kini mulai diarahkan menuju tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
Karena itu, menurut Melki, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus menggunakan data yang sama dan telah melalui proses verifikasi.
“Intinya kita butuh percepatan penanganan. Kalau tidak segera dibangun, terutama fasilitas kesehatan, harus segera disiapkan karena kita sudah mau masuk musim penghujan,” ujar Melki.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Manggarai segera menyiapkan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Melki menyebut R3P sebagai dokumen penting yang menjadi acuan dalam penanganan berbagai fasilitas yang mengalami kerusakan akibat bencana, baik rusak ringan, sedang maupun berat.
“Dokumen R3P ini adalah kitab sucinya kita dalam menangani fasilitas yang rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat. Ini kesempatan kita. Flores harus bangkit,” katanya.
Manggarai menjadi kabupaten ketujuh yang dikunjungi Gubernur NTT dalam rangkaian penanganan pascagempa Flores.
Bantuan Harus Menjangkau Seluruh Warga
Selain mempersiapkan fase rehab-rekon, Gubernur Melki menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat tetap menjadi prioritas.
Ia meminta distribusi bantuan dilakukan secara merata agar tidak ada lagi warga terdampak yang belum memperoleh bantuan.
“Hari ini kami ingin memastikan, terkait tanggap darurat, tidak boleh ada masyarakat yang sampai hari ini belum tersentuh sama sekali bantuan,” tegasnya.
Menurut Melki, kebutuhan mendasar seperti makanan, minuman, tenda, selimut dan kebutuhan lainnya harus dipastikan tersedia bagi masyarakat terdampak.
Ia juga mengajak masyarakat untuk membangun pemahaman baru terhadap risiko gempa melalui penguatan mitigasi bencana.
“Kita harus bersahabat dengan gempa. Berdamai dalam pengertian masyarakat bisa memahami mitigasi gempa, kemudian bisa kembali melakukan aktivitas normal,” ujarnya.
Melki menambahkan, dukungan pemerintah pusat yang telah diberikan untuk penanganan gempa Flores harus dimanfaatkan secara optimal. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat juga perlu diperkuat agar kebutuhan pemulihan daerah dapat segera ditindaklanjuti.
BNPB Dorong Percepatan Huntara
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB Mochamad Arief Hidayat mengatakan pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di tenda pengungsian.
Ia juga meminta pemerintah daerah mempercepat proses validasi data kerusakan rumah. Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam proses pencairan dana stimulan bagi masyarakat terdampak.
“Data kerusakan yang sudah masuk akan dilakukan uji publik terlebih dahulu sebelum pencairan dana stimulan. Prosesnya akan kita permudah,” jelas Arief.
Adapun dana stimulan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sedangkan rumah rusak berat mendapatkan Rp70 juta melalui skema hunian tetap yang dibangun pemerintah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Paul Peos, Plt. Sekda Manggarai Lambert Paput, unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai, sejumlah pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai, serta insan pers.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan pascagempa di Manggarai, sekaligus memastikan proses peralihan dari masa tanggap darurat menuju pemulihan dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil di masing-masing wilayah. (****)
Posting Komentar untuk "Gubernur NTT dan Pemkab Manggarai Bahas Pascagempa, Enam Kecamatan Diusulkan Tanggap Darurat Parsial"