Proyek Pengaspalan Jalan di Mulya Baru Disorot, Material Diduga Berlumpur dan Papan Informasi Tak Terlihat

Ketapang, Kalkabr-IndoMetro.

Pelaksanaan proyek pengaspalan jalan di Jl. Penembahan Bendala, Kelurahan Mulya Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, menjadi sorotan. Proyek yang diduga menggunakan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang tersebut dipertanyakan dari sisi pelaksanaan teknis maupun keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, material batu yang digunakan dalam pekerjaan terlihat dalam kondisi kotor dan diduga masih bercampur lumpur. Namun, material tersebut disebut telah dihamparkan di badan jalan, kemudian dipadatkan menggunakan alat berat jenis stum, dan berada pada tahapan yang diduga akan dilanjutkan dengan pekerjaan pengaspalan.

Minggu,23/8/2026

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah material dan permukaan pekerjaan telah memenuhi persyaratan teknis sebelum memasuki tahapan berikutnya. Sebab, kualitas material dan kesiapan lapisan dasar merupakan bagian penting yang dapat memengaruhi mutu serta ketahanan konstruksi jalan.

Yang menjadi perhatian, material yang terlihat berlumpur tersebut diduga tidak melalui proses pembersihan secara maksimal sebelum dilakukan penghamparan dan pemadatan. Jika kondisi tersebut terbukti tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, maka kualitas hasil pekerjaan patut mendapat pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Bukan sekadar soal jalan diaspal atau tidak, masyarakat berhak mengetahui apakah setiap tahapan pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Selain persoalan teknis, aspek transparansi proyek juga menjadi pertanyaan. Saat dilakukan pemantauan, papan informasi atau papan nama proyek tidak terlihat di lokasi pekerjaan.

Padahal, apabila pekerjaan tersebut benar bersumber dari anggaran pemerintah, informasi mengenai proyek semestinya dapat diketahui masyarakat. Setidaknya mencakup nama kegiatan, sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana, masa pelaksanaan, serta instansi yang bertanggung jawab.

Tidak terlihatnya papan informasi proyek membuat masyarakat kesulitan melakukan kontrol sosial terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran publik. Keterbukaan informasi menjadi penting agar penggunaan anggaran daerah dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Proyek pembangunan jalan pemerintah juga semestinya tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan secara fisik, tetapi harus memperhatikan mutu, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, serta ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ketapang serta pihak pengawas proyek diharapkan dapat turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah material yang digunakan telah memenuhi persyaratan, apakah proses penghamparan dan pemadatan telah dilakukan sesuai metode yang dipersyaratkan, serta apakah pekerjaan tersebut telah berada pada tahapan yang layak untuk dilanjutkan ke proses pengaspalan.

Jika nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian, masyarakat berharap pihak berwenang mengambil langkah sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku, termasuk memastikan pekerjaan diperbaiki apabila memang tidak memenuhi standar.

Di sisi lain, pihak pelaksana maupun instansi terkait juga diharapkan memberikan klarifikasi terbuka mengenai identitas proyek, sumber anggaran, nilai kontrak, spesifikasi pekerjaan, serta metode pelaksanaan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sebab, pembangunan yang menggunakan uang rakyat bukan hanya harus selesai secara fisik, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi mutu, transparansi, dan akuntabilitas.

Hingga berita ini disusun, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai kondisi material, tahapan pekerjaan, dan tidak terlihatnya papan informasi proyek di lokasi.

IndoMetro: Irfan Kalimatan Barat