Pameran Pembangunan NTT: Ketika Belanja Publik Diuji Menjadi Perputaran Ekonomi

Leonardus W.Setiawan, dosen dan analis ekonomi STIE Karya Ruteng, Flores, NTT

Ruteng, NTT, Indometro.id - Rencana anggaran sekitar Rp1,79 miliar untuk Pameran Pembangunan HUT ke-81 RI 2026 sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai pengeluaran untuk sebuah acara. Dalam perspektif ekonomi mikro, kegiatan semacam ini dapat berfungsi sebagai temporary market creation, yaitu menciptakan ruang yang mempertemukan UMKM sebagai produsen dengan konsumen dalam skala besar. Karena itu, relevansinya bukan semata pada panggung dan hiburan, tetapi pada kemampuan kegiatan tersebut menggerakkan permintaan terhadap produk lokal.

Pengalaman NTT sendiri memberikan dasar empiris untuk melihat potensi tersebut. Pameran Pembangunan NTT BaGaYa 2025 melibatkan 225 stand, dengan partisipasi 155 UMKM dari sekitar 300 pendaftar. Kegiatan tersebut memang dirancang sebagai ruang promosi produk lokal, pengembangan ekonomi mikro dan penguatan program OVOP.

Data yang lebih konkret terlihat pada Pameran UMKM HUT ke-67 NTT. Selama delapan hari, 87 pelaku UMKM menghasilkan 8.188 transaksi. Angka ini menunjukkan bahwa ketika produsen lokal dipertemukan secara langsung dengan konsumen, terdapat aktivitas pasar yang nyata. Pemerintah mencatat sekitar 70 persen peserta berasal dari sektor kuliner, kerajinan dan anyaman.

Namun, secara metodologis, 8.188 transaksi tidak boleh langsung disebut sebagai omzet Rp1,2 miliar, meskipun panitia mencatat rata-rata nilai transaksi sekitar Rp150 ribu per hari. Basis perhitungan angka rata-rata tersebut belum cukup untuk menghitung omzet total secara valid. Justru di sinilah pentingnya evaluasi yang lebih baik pada kegiatan 2026: pemerintah perlu mencatat nilai transaksi secara agregat, jumlah pembeli, omzet per UMKM, produk terlaris, dan transaksi yang berlanjut setelah pameran.

Dari sudut ekonomi mikro, urgensi kegiatan ini terletak pada kemampuannya mempertemukan supply lokal dengan demand masyarakat. Bagi UMKM kecil yang sering menghadapi keterbatasan akses pasar, pameran dapat menurunkan biaya pencarian konsumen, memperkenalkan produk, membangun jejaring usaha dan menguji respons pasar. Pemerintah juga telah menghubungkan pameran dengan OVOP dan kampanye membeli produk NTT, sehingga secara konseptual kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi membangun pasar bagi produk lokal.

Di sisi lain, kegiatan ini tetap harus diuji dengan prinsip value for money. Anggaran sekitar Rp1,79 miliar baru dapat disebut efektif apabila manfaat ekonomi yang tercipta sepadan dengan sumber daya yang digunakan. Karena itu, indikator keberhasilan 2026 seharusnya bukan hanya jumlah pengunjung atau kemeriahan acara, melainkan nilai transaksi UMKM, peningkatan omzet, jumlah pelanggan baru, keterlibatan produsen lokal, serta keberlanjutan hubungan pasar setelah pameran selesai.

Dengan demikian, pembelaan terhadap kebijakan Pemprov NTT tidak perlu dilakukan dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut pasti efektif. Argumen yang lebih kuat justru berbasis bukti: pameran sejenis telah menunjukkan adanya aktivitas pasar yang nyata; tantangannya sekarang adalah memastikan pemerintah mampu mengubah keramaian menjadi transaksi, transaksi menjadi pendapatan, dan pendapatan menjadi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, Rp1,79 miliar bukan sekadar angka belanja. Ia merupakan uji kecil tentang bagaimana pemerintah mengubah uang publik menjadi aktivitas ekonomi masyarakat. Jika desain 2026 mampu menghasilkan dampak yang lebih besar dan lebih terukur dibanding kegiatan sebelumnya, maka pameran dapat dibaca bukan sebagai sekadar seremoni, melainkan sebagai salah satu instrumen local economic development NTT.

Penulis adalah Dosen dan analis Ekonomi STIE Karya Ruteng