Ketapang—Kalbar-IndoMetro.id
Minggu, 27 September 2026, Di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kabut asap yang masih dirasakan masyarakat, perjalanan ke luar daerah yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Ketapang menjadi perhatian publik.
Kondisi tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian warga mempertanyakan urgensi perjalanan para wakil rakyat di tengah situasi yang membutuhkan perhatian dan pengawasan terhadap penanganan Karhutla. Namun, sebagian lainnya menilai perjalanan dinas tetap dapat dilakukan sepanjang memiliki agenda resmi dan dasar penugasan yang jelas.
“Bukan berarti anggota DPRD tidak boleh melakukan perjalanan. Tetapi dalam kondisi seperti sekarang, masyarakat tentu ingin tahu apa kepentingannya, ke mana tujuannya dan apa hasil yang dibawa pulang untuk daerah,” ujar seorang warga Ketapang.
Pendapat lain disampaikan warga yang menilai perjalanan kedinasan tidak semestinya langsung dipersoalkan apabila memang berkaitan dengan tugas DPRD.“Kalau memang tugas resmi dan ada agendanya, tentu harus dihormati. Yang penting terbuka, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya,” katanya.
Sementara warga lainnya berharap wakil rakyat dapat lebih banyak hadir di tengah masyarakat ketika kabut asap masih mengganggu aktivitas sehari-hari.“Petugas di lapangan sedang menghadapi Karhutla, masyarakat juga merasakan dampak asap. Kami berharap anggota DPRD bisa melihat langsung kondisi masyarakat dan ikut mengawasi penanganannya,” ujar warga lainnya.
Sorotan tersebut muncul bukan semata-mata karena adanya perjalanan ke luar daerah, melainkan menyangkut transparansi dan relevansi kegiatan di tengah kondisi daerah yang sedang menghadapi persoalan Karhutla.
Publik pada akhirnya membutuhkan informasi yang jelas mengenai tujuan perjalanan, agenda kegiatan, jumlah anggota yang mengikuti, dasar penugasan, sumber pembiayaan serta hasil yang diperoleh dari perjalanan tersebut.
Hal itu penting agar kegiatan kedinasan anggota DPRD tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat, terutama ketika perhatian publik sedang tertuju pada penanganan Karhutla dan dampak kabut asap.
Di sisi lain, perjalanan dinas anggota DPRD pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari pelaksanaan tugas kelembagaan. Karena itu, penilaian terhadap kegiatan tersebut perlu didasarkan pada agenda resmi, dasar penugasan dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata pada keberadaan anggota DPRD di luar daerah.
DPRD Kabupaten Ketapang sendiri memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Dalam situasi Karhutla, fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan penanganan bencana menjadi salah satu hal yang juga mendapat perhatian masyarakat.
Karena itu, masyarakat berharap setiap kegiatan kedinasan wakil rakyat dapat disampaikan secara terbuka, termasuk ketika kegiatan tersebut dilakukan di luar daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari DPRD Kabupaten Ketapang mengenai rincian perjalanan sejumlah anggota DPRD yang menjadi perhatian masyarakat tersebut, termasuk tujuan, agenda, dasar penugasan, pembiayaan dan hasil kegiatan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi DPRD Kabupaten Ketapang maupun anggota DPRD yang bersangkutan sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.(SKD)
Pewarta:........
Posting Komentar untuk "Saat Ganasnya Karhutla dan Kabut Asap Perjalanan Sejumblah Anggota DPRD Ketapang Jadi Isu Hanggat Ditengah Masyarakat" "