Pringsewu, indometro.id — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pringsewu memberikan klarifikasi terkait keluhan mengenai prosedur pelayanan perpindahan penduduk dan administrasi kependudukan yang sebelumnya diunggah melalui akun TikTok Abi Arjuna.
Klarifikasi tersebut disampaikan secara resmi oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Pringsewu, Sudarsih, melalui akun TikTok resmi Disdukcapil Kabupaten Pringsewu.
Dalam penjelasannya, Sudarsih memaparkan kronologi pelayanan yang berlangsung pada 2 November 2026. Menurutnya, pemohon datang langsung ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Pringsewu sekitar pukul 14.26 WIB.
Pemohon kemudian mendapatkan nomor antrean C062 untuk mengajukan pelayanan perpindahan penduduk secara mandiri ke luar kabupaten.
"Pemohon diketahui datang langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Pringsewu sekitar pukul 14.26 WIB dan mendapatkan nomor antrean C062 untuk mengajukan perpindahan penduduk sendiri ke luar kabupaten," ujar Sudarsih dalam klarifikasinya, Kamis (12/11/2026).
Setelah itu, petugas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi, kesesuaian data kependudukan, serta melakukan konfirmasi terkait persetujuan pasangan.
Namun, berdasarkan penjelasan Disdukcapil, proses tersebut belum sampai pada tahap pemberian penjelasan secara menyeluruh karena pemohon terlebih dahulu menarik kembali berkas persyaratan dan meninggalkan loket pelayanan.
Disdukcapil menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu dilihat secara utuh. Pemeriksaan dokumen yang dilakukan petugas, menurut pihak dinas, merupakan bagian dari prosedur administrasi dan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penolakan pelayanan atau upaya mempersulit masyarakat.
Selain persoalan perpindahan penduduk, Disdukcapil Pringsewu juga memberikan penjelasan mengenai prosedur perpindahan data anak dari satu Kartu Keluarga (KK) ke KK lainnya.
Dalam keterangannya, dinas menjelaskan bahwa perpindahan data anak memerlukan permohonan dari orang tua kandung, dalam hal ini ibu kandung, serta persetujuan dari kepala keluarga yang akan menerima anak tersebut sebagai anggota keluarga.
Menurut Disdukcapil, persyaratan tersebut merupakan bagian dari mekanisme administrasi kependudukan untuk memastikan perubahan data penduduk dilakukan secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan administrasi kependudukan tersebut antara lain mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Nomor 109 Tahun 2019.
Karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen dan persyaratan oleh petugas merupakan tahapan administrasi yang harus dilakukan sebelum suatu permohonan diproses lebih lanjut.
Disdukcapil Pringsewu pada prinsipnya menyatakan bahwa proses verifikasi tersebut merupakan bagian dari kewajiban pelayanan administrasi kependudukan, sehingga tidak secara otomatis dapat diartikan sebagai bentuk penghambatan pelayanan kepada masyarakat.
Klarifikasi ini disampaikan Disdukcapil sebagai penjelasan atas informasi dan keluhan yang beredar di media sosial sekaligus untuk memberikan gambaran mengenai prosedur pelayanan administrasi kependudukan yang diterapkan di Kabupaten Pringsewu.(*)
Posting Komentar untuk "Disdukcapil Pringsewu Klarifikasi Keluhan Pelayanan Perpindahan Penduduk, Ini Penjelasannya"