KETAPANG, INDOMETRO — Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Ketapang hingga hari ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Curah hujan yang minim dalam beberapa waktu terakhir mulai dirasakan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.
Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian ketika sebagian masyarakat mengeluhkan kualitas air yang mereka terima. Air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar justru dikeluhkan terasa asin, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk menggunakannya sebagai kebutuhan konsumsi maupun keperluan rumah tangga lainnya.
Persoalan air bersih di tengah kemarau panjang bukan hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan pelayanan publik. Ketika sumber air baku mengalami penurunan kualitas maupun kuantitas akibat kondisi cuaca, dibutuhkan langkah cepat, terukur dan transparan dari pihak pengelola layanan air bersih agar masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan.
Menanggapi kondisi tersebut, Ujang Yandi, Wakil Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Ketapang, menyampaikan pandangannya mengenai sejauh mana langkah yang telah dilakukan PDAM Ketapang dalam menghadapi keluhan masyarakat terkait air yang terasa asin.
Menurut Ujang, persoalan air asin yang dikeluhkan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan sederhana, terlebih ketika kondisi kemarau panjang terus berlangsung. Pemerintah daerah bersama pihak PDAM harus mampu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab perubahan kualitas air, wilayah mana saja yang terdampak, serta langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan.
"Kalau masyarakat sudah berulang kali menyampaikan keluhan mengenai air yang terasa asin, tentu harus ada respons yang jelas. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan jawaban bahwa kondisi tersebut terjadi karena kemarau, tetapi tidak mengetahui langkah apa yang dilakukan untuk mengatasinya," ujar Ujang.
Ia menilai, kemarau panjang memang dapat memberikan tekanan terhadap ketersediaan sumber air baku. Namun demikian, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi PDAM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan air bersih, mulai dari sumber air baku, proses pengolahan, distribusi hingga pengawasan kualitas air sebelum sampai ke pelanggan.
Ujang juga mempertanyakan sejauh mana langkah antisipasi yang telah dipersiapkan PDAM menghadapi kondisi kemarau yang berkepanjangan.
Menurutnya, lembaga pelayanan publik harus memiliki skenario menghadapi kondisi ekstrem, termasuk ketika sumber air baku mengalami penurunan debit atau perubahan kualitas. Masyarakat tentu tidak ingin persoalan air bersih baru ditangani setelah keluhan semakin meluas.
"PDAM harus mempunyai langkah antisipasi. Kemarau bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Ada periode musim kemarau yang dapat diprediksi. Karena itu, harus ada perencanaan bagaimana pelayanan air bersih tetap berjalan ketika sumber air mengalami gangguan," tegasnya.
Selain mempertanyakan langkah penanganan, Ujang juga meminta adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat sebagai pelanggan memiliki hak untuk mengetahui kondisi pelayanan yang mereka terima.
Apabila air mengalami perubahan kualitas akibat intrusi air asin atau faktor lainnya, masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai penyebab, wilayah terdampak, tingkat keamanan penggunaan air, serta langkah yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Jangan biarkan masyarakat mencari informasi sendiri. Kalau memang ada persoalan pada sumber air baku, sampaikan secara terbuka. Kalau sedang dilakukan upaya perbaikan, jelaskan kepada masyarakat. Transparansi itu penting agar tidak muncul keresahan dan prasangka," kata Ujang.
Ia juga mendorong PDAM Ketapang untuk melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala selama kondisi kemarau berlangsung. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan air yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Menurut Ujang, persoalan air asin tidak boleh hanya dilihat dari sisi rasa atau keluhan pelanggan. Harus ada pemeriksaan secara ilmiah untuk mengetahui parameter kualitas air dan memastikan apakah air tersebut masih layak digunakan untuk kebutuhan tertentu.
Di sisi lain, Ujang meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang turut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, PDAM tidak seharusnya bekerja sendiri apabila kondisi yang dihadapi sudah menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dalam skala luas.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu melakukan koordinasi dengan PDAM dan instansi terkait untuk menyiapkan solusi jangka pendek sekaligus jangka panjang.
Untuk jangka pendek, pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah darurat apabila memang terdapat wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air layak digunakan. Sedangkan untuk jangka panjang, diperlukan evaluasi terhadap sumber air baku dan infrastruktur pengolahan serta distribusi.
"Kalau kondisi ini terus berlangsung, pemerintah harus memikirkan solusi jangka panjang. Jangan setiap musim kemarau masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama," ujarnya.
Ujang juga menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap investasi dan pengembangan infrastruktur pelayanan air bersih di Kabupaten Ketapang.
Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat akan air bersih tentu terus meningkat. Karena itu, kapasitas pelayanan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan yang terus berubah.
Ia menekankan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pelayanan air tetap tersedia dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
"Air bersih itu kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah membayar kewajibannya sebagai pelanggan, tetapi ketika menghadapi persoalan kualitas air, mereka tidak mendapatkan penjelasan dan solusi yang memadai," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan pihaknya tidak bermaksud mencari kesalahan pihak tertentu. Namun, sebagai bagian dari masyarakat yang ikut mengawasi pelayanan publik, LAKI berkepentingan memastikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat mendapatkan perhatian serius.
Ia meminta masyarakat yang mengalami persoalan air untuk menyampaikan keluhan melalui saluran resmi agar dapat tercatat dan ditindaklanjuti. Dengan adanya data keluhan yang jelas, pihak PDAM maupun pemerintah daerah akan lebih mudah memetakan wilayah yang mengalami persoalan.
Ujang berharap persoalan air asin yang muncul selama kemarau panjang dapat segera mendapatkan solusi konkret. Ia juga meminta PDAM Ketapang tidak hanya melakukan penanganan ketika keluhan masyarakat sudah mencuat, tetapi membangun sistem pelayanan yang lebih responsif dan memiliki kemampuan menghadapi kondisi darurat.
"Yang kita harapkan bukan sekadar saling menyalahkan.
Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan air yang layak dan pelayanan yang baik. Kalau memang ada kendala teknis, jelaskan. Kalau membutuhkan dukungan pemerintah, sampaikan. Kalau membutuhkan pembenahan sistem, lakukan evaluasi," pungkasnya.
Kemarau panjang yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda berakhir menjadi pengingat bahwa persoalan ketersediaan air bersih harus ditempatkan sebagai agenda penting pemerintah daerah.
Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, kemampuan pemerintah dan pengelola layanan air dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik menjadi salah satu ukuran penting keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata, bukan hanya penjelasan. Sebab bagi warga, persoalan air bersih bukan sekadar persoalan pelayanan, melainkan menyangkut kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan kehidupan mereka.
Reporter: Irfan
Kaperwil-Kalbar: Irfan
Posting Komentar untuk "Kemarau Panjang Belum Berujung, Air Bersih Jadi Persoalan: Ujang Yandi Soroti Langkah PDAM Ketapang Hadapi Keluhan Air Asin"