Kupang, NTT, Indometro.id – Pemerintah Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Manggarai sukses meraih opini WTP selama delapan kali berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, Selasa (26/5/2026).
Dalam agenda tersebut, Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, mewakili seluruh kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan sambutan pada acara penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025.
Bupati Herybertus menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT beserta seluruh tim pemeriksa yang dinilai telah bekerja secara profesional dan penuh integritas dalam menyelesaikan audit laporan keuangan pemerintah daerah.
“Atas nama seluruh kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme,” ujar Herybertus.
Menurutnya, pemeriksaan LKPD oleh BPK bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menilai proses audit memiliki manfaat strategis dalam mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, menguji efektivitas sistem pengendalian intern, hingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Terkait keberhasilan Kabupaten Manggarai mempertahankan opini WTP untuk kedelapan kalinya, Bupati Herybertus menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Predikat WTP bukan tujuan akhir, tetapi menjadi tanggung jawab moral bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Manggarai, lanjutnya, juga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK melalui penyusunan rencana aksi yang terukur dan tepat waktu.
Di tengah tantangan fiskal daerah yang semakin dinamis dan kompleks, Herybertus mengakui pemerintah daerah tetap dituntut menjaga akuntabilitas keuangan, transparansi anggaran, efektivitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Meski memiliki keterbatasan fiskal, pemerintah daerah tetap harus memastikan program-program prioritas berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI Perwakilan NTT terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan akuntabel.
“Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga kerja sama dan sinergi ini membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di daerah kami masing-masing,” tutupnya.
Turut mendampingi Bupati Manggarai dalam penerimaan LHP tersebut yakni Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Agnes Menot, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, Robertus Cassidy Bosko, serta Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai, Fransiska N. Ngarung.
Sumber : Diskominfo Kabupaten Manggarai
Posting Komentar untuk "Pemkab Manggarai Pertahankan Opini WTP 8 Kali Berturut-turut, Bupati Hery Nabit: Bukan Tujuan Akhir, Tapi Tanggung Jawab Moral"