Pekanbaru, Indometro.id - Ketua DPW FPN RI Provinsi Riau, Syafri Teguh, mendesak pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan aparat penegak hukum mengusut penyebab anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang kembali menekan kehidupan petani di Riau.
Menurut Syafri, penurunan harga yang terjadi dalam waktu singkat tidak boleh hanya dipandang sebagai konsekuensi mekanisme pasar. Ia meminta pemerintah menelusuri kemungkinan adanya praktik tata niaga yang merugikan petani.
"Yang jatuh hari ini bukan hanya harga sawit, tetapi juga harapan ribuan keluarga petani yang menggantungkan hidup dari kebun sawit. Ketika harga ditekan, yang menanggung penderitaan bukan perusahaan besar, melainkan petani kecil di kampung-kampung," kata Syafri, Jumat, 30 Mei 2026.
FPN RI Riau menilai perlu dilakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik spekulasi harga, permainan tata niaga, hingga kemungkinan adanya kartel dalam rantai perdagangan sawit.
Syafri menegaskan negara tidak boleh kalah menghadapi dugaan praktik yang merugikan petani sawit. Jika ditemukan indikasi permainan harga yang melibatkan oknum pelaku usaha, baik di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS), penampung CPO, maupun pihak lain dalam rantai distribusi, maka proses hukum harus dilakukan secara terbuka dan tuntas.
"Negara tidak boleh kalah oleh dugaan mafia tata niaga sawit. Jika benar terdapat pihak-pihak yang bersekongkol memainkan harga sehingga petani terus menjadi korban, maka itu merupakan bentuk penghisapan terhadap masyarakat kecil yang hidup dari hasil kebunnya. Kami mendesak pemerintah, KPPU, dan aparat penegak hukum membongkar siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu," ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap berulangnya penurunan harga TBS yang terjadi di tingkat petani. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi dipengaruhi kelompok-kelompok berkepentingan yang memiliki kekuatan ekonomi besar dalam rantai perdagangan sawit.
"Jangan sampai oligarki ekonomi mengendalikan nasib petani di negeri ini. Jika ada aktor-aktor besar yang diduga turut bermain dan menikmati keuntungan dari jatuhnya harga TBS di tingkat petani, maka negara wajib hadir untuk menghentikannya. Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan segelintir kelompok," kata Syafri.
Menurut Syafri, petani selalu menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak ketika harga sawit turun. Sebaliknya, saat harga komoditas naik, petani kerap tidak memperoleh manfaat yang sebanding. Kondisi itu, kata dia, menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam tata niaga sawit yang perlu dibenahi.
"Jangan jadikan petani sebagai korban abadi. Jika ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi untuk menekan harga TBS di tingkat petani, maka itu bukan sekadar persoalan bisnis, tetapi bentuk ketidakadilan ekonomi yang merampas hak masyarakat kecil," ujarnya.
Syafri menambahkan, komoditas sawit merupakan penopang ekonomi jutaan masyarakat sekaligus penyumbang devisa negara yang besar. Karena itu, negara perlu memastikan harga yang diterima petani berlangsung secara adil, transparan, dan tidak dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu.
"Petani sawit tidak meminta dikasihani. Mereka hanya menuntut keadilan atas keringat yang mereka keluarkan setiap hari. Negara harus hadir dan berdiri di barisan petani," kata Syafri.**
Posting Komentar untuk "FPN Riau Desak Pemerintah, KPPU dan APH Usut Dugaan Permainan Harga TBS Sawit Anjlok"