Mekanisme PPPK Paruh Waktu Berjalan Normatif, Bupati Manggarai Pastikan Buka Ruang Klarifikasi

Ruteng, NTT, Indometro.id — Pemerintah Kabupaten Manggarai menegaskan bahwa seluruh tahapan proses Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu telah berjalan sesuai mekanisme, regulasi, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menyampaikan bahwa proses administrasi hingga verifikasi telah dilaksanakan secara prosedural oleh perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah memastikan tidak ada unsur kesengajaan untuk meloloskan pihak tertentu dalam tahapan seleksi tersebut.

“Semua sudah diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tidak ada kesengajaan dalam setiap tahapan yang dilakukan. Jika ada hal di luar prosedur, tentu akan dinilai kembali secara objektif,” tegas Bupati saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/2/2026).

Proses Klarifikasi Tetap Terbuka

Menanggapi dinamika yang berkembang di masyarakat terkait PPPK Paruh Waktu, Bupati menjelaskan bahwa seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memberikan keterangan resmi. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Manggarai tetap membuka ruang klarifikasi apabila diperlukan pendalaman lanjutan.

Menurutnya, keterbukaan menjadi prinsip utama agar setiap proses berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Semua OPD sudah memberikan keterangan. Jika masih diperlukan, kita siap melakukan pendalaman kembali agar semuanya jelas dan terbuka,” ujarnya.

Tanggapi Kritik DPRD, Pemda Minta Pendekatan Objektif

Bupati juga menanggapi pernyataan salah satu pimpinan fraksi di DPRD Kabupaten Manggarai yang menyebut adanya dugaan “kejahatan besar” dalam proses PPPK Paruh Waktu. Ia menilai pernyataan tersebut terlalu tergesa-gesa dan belum melalui proses klarifikasi yang utuh.

Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap menghormati fungsi pengawasan DPRD, namun meminta agar setiap pernyataan publik didasarkan pada data dan fakta yang telah diverifikasi.

“Kami menghormati pengawasan DPRD. Namun menyebut adanya pelanggaran besar tanpa proses klarifikasi yang tuntas merupakan pernyataan yang prematur,” tegasnya.

Menunggu Hasil Klarifikasi Aparat Penegak Hukum

Pemerintah Kabupaten Manggarai juga menyatakan siap mengikuti setiap proses klarifikasi yang dilakukan aparat penegak hukum. Apabila ditemukan pelanggaran atau indikasi kerugian negara, pemerintah memastikan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas tata kelola kepegawaian, serta memastikan setiap kebijakan tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, pemerintah daerah telah menyiapkan rilis resmi kepada media guna memastikan informasi yang beredar tetap akurat serta tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. (****)