Fantastis Anggaran 2024 sebesar Rp. 44,4 Miliar Disorot, Publik Tunggu Penjelasan Sekretariat Daerah Paser

Posted by: Kalimantan Timur Februari 28, 2026 Posting Komentar

Indometro.id.,Paser - Viral dimedia sosial anggaran sebesar Rp. 44.4 Miliar pada tahun 2024 yang digunakan untuk pengadaan mobil dinas di lingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Paser menjadi sorotan dan perbincangan di kalangan publik. Nilai yang fantastis tersebut memunculkan pertanyaan dikalagan masyarakat mengenai urgensi dan skala prioritas pengguna anggaran Daerah.

Transparansi dan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan menjadi tuntutan utama agar tidak menimbulkan persepsi negatif ditengah-tengah masyarakat Kab. Paser khususnya.

Publik menilai angka Rp44,4 miliar sangat fantastis untuk pengadaan kendaraan dinas dalam satu tahun anggaran. Pertanyaan muncul mengenai urgensi dan skala prioritas penggunaan dana tersebut dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan lainnya yang masih memerlukan perhatian serius.

Masyarakat menuntut penjelasan terbuka dari Sekretariat Daerah Kabupaten Paser untuk menjaga akuntabilitas penggunaan APBD dan menghindari persepsi negatif.

Dasar Regulasi Secara aturan, penggunaan APBD harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang atau menggunakan anggaran tidak sesuai peruntukan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Mulain munculnya isu dimedsos baru-baru terkait anggaran memicu harapan agar Sekretariat Daerah Kabupaten Paser memberikan pertanggungjawaban yang komprehensif serta transparansi dan Kejelasan informasi yang dianggap krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan demi kepentingan rakyat.

Hingga akhir Februari 2026, terdapat beberapa isu terkait anggaran dan tata kelola di wilayah Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Paser, yang menjadi perhatian publik.

Sebagai tambahan informasi Di tingkat provinsi (Kalimantan Timur), sedang ramai sorotan publik terhadap pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang memicu perdebatan mengenai kewajaran dan efisiensi anggaran menuai kritik keras dari masyarakat dan lembaga seperti KPK.

(fbn/red***)