indometro.id _Pangkalaseang - Jurnalis media secara resmi mengajukan permintaan klarifikasi kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pangkalaseang untuk memperlihatkan bukti daftar penerima manfaat Dana BUMDes beserta dokumentasi pendukungnya, Kamis (8/1/2026). Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya konfirmasi atas sorotan masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana desa.
Permintaan klarifikasi tersebut diajukan secara langsung dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat dan berimbang, sebagaimana tugas jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik. Namun hingga berita ini dinaikkan, pihak pengurus BUMDes Pangkalaseang belum bersedia memenuhi permintaan tersebut maupun memberikan keterangan resmi kepada awak media.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima, salah satu oknum pengurus BUMDes diduga mencoba melakukan tindakan yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menekan instansi lain yang kebetulan memiliki hubungan dengan urusan pribadi awak media. Tindakan ini dinilai mencederai prinsip kebebasan pers dan profesionalisme dalam pengelolaan informasi publik.
Sikap tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terutama terkait komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BUMDes. Padahal, informasi mengenai penggunaan dana publik merupakan hak masyarakat untuk mengetahuinya.
Sebagai informasi, tindakan yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menjamin hak masyarakat dan pers untuk memperoleh informasi yang bersifat publik.
Hingga saat ini, awak media masih membuka ruang bagi pihak pengurus BUMDes Pangkalaseang untuk memberikan klarifikasi resmi guna menjaga keseimbangan informasi dan asas keberimbangan pemberitaan.
Posting Komentar untuk "Pengurus BUMDES Enggan Memperlihatkan data Penerima dana BUMDES"