Sentani, Indometro Id – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yalimo menutup rangkaian rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2026, Jumat (2/1/2026).
Penutupan rapat berlangsung di Hotel Horison Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., MM, pimpinan dan anggota DPRK Yalimo, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Pembahasan Raperda APBD ini menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah pada tahun anggaran mendatang.
Dalam sambutannya, Bupati Yalimo menegaskan bahwa APBD 2026 harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, dilaksanakan secara terukur, serta dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Belanja daerah harus fokus pada kebutuhan rakyat dan memberikan dampak nyata. Setiap program dan kegiatan mesti tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Nahor Nekwek.
Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan kado istimewa bagi masyarakat Yalimo sebagai bagian dari realisasi komitmen politik yang telah diperjuangkan.
Menurut dia, upaya tersebut telah memperoleh lampu hijau dari pemerintah pusat, sehingga dalam waktu dekat hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
“Apa yang menjadi komitmen kepada masyarakat terus kami perjuangkan. Pemerintah pusat telah merespons secara positif, dan kami berharap hasilnya segera dirasakan oleh masyarakat Yalimo,” ujarnya.
Pandangan Akhir Fraksi
Dalam laporan pandangan akhir fraksi-fraksi, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, khususnya pada sektor pelayanan dasar. Fraksi ini juga mengingatkan agar pelaksanaan APBD 2026 dilakukan secara disiplin dan berorientasi pada hasil.
Sementara itu, Fraksi Garuda dalam pandangan akhirnya menyoroti perlunya penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Fraksi Garuda berharap setiap program yang telah direncanakan dalam APBD 2026 dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, serta diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan.
Adapun Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) menekankan agar APBD 2026 benar-benar mencerminkan asas keadilan dan pemerataan pembangunan.
Fraksi PBB mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan wilayah-wilayah yang masih membutuhkan sentuhan pembangunan, serta memastikan anggaran berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DPRK Harap Implementasi Tepat Sasaran
Sementara itu, Ketua DPRK Yalimo Elia Yare, S.Sos., M.SM menyatakan bahwa seluruh rangkaian rapat paripurna pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pandangan akhir fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Raperda APBD. Kami berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi tersebut dalam pelaksanaan anggaran,” kata Elia Yare.
Dengan ditutupnya rapat paripurna tersebut, Raperda tentang APBD Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2026 akan memasuki tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Sumber: Humas dprk Yalimo.
Posting Komentar untuk "Paripurna APBD 2026 Ditutup, Bupati Yalimo Minta Belanja Daerah Fokus Kebutuhan Rakyat "