Sentani, Papua Indometro Id - Ketua Aliansi Sentani Bersatu dan Sejahtera (ASBS), Jhon Mauridz Suebu, SH, menyuarakan kritik keras namun terukur terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jayapura.
Dalam wawancara eksekutif di Sentani, Selasa (23/12/2025), Suebu menegaskan bahwa kejujuran, keterbukaan anggaran, serta keberpihakan kepada masyarakat adat adalah syarat mutlak menjaga kepercayaan publik, terlebih pasca-PON XX Papua dan di tengah mengalirnya dana Otonomi Khusus (Otsus) yang besar dari pemerintah pusat.
“Kami tidak sedang menyerang pribadi siapa pun. Yang kami dorong adalah kejujuran negara kepada rakyatnya, terutama di tanah adat Sentani yang sudah terlalu banyak memberi,” ujar Suebu membuka pernyataannya.
Tanah Adat Sentani dan Kontribusi Besar bagi Negara
Suebu mengawali dengan menegaskan posisi masyarakat adat Sentani sebagai pilar utama pembangunan di Kabupaten Jayapura. Menurutnya, berbagai infrastruktur strategis negara berdiri di atas tanah adat yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat.
“Kami bersyukur, masyarakat adat suku Sentani telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada negara. Tanah-tanah adat dilepaskan untuk berdirinya gedung-gedung besar, fasilitas pemerintahan, dan infrastruktur nasional. Ini bukan kontribusi kecil,” katanya.
Namun, ia menekankan bahwa kontribusi tersebut harus dibalas dengan kebijakan yang adil dan berpihak.
“Kalau tanah adat sudah diberikan, maka pemerintah wajib jujur, adil, dan terbuka dalam mengelola daerah ini.”
Pasca PON dan Tuntutan Keterbukaan Anggaran
Isu paling krusial yang disoroti ASBS adalah keterbukaan dana pasca-PON Papua. Suebu menilai hingga akhir 2025, publik belum memperoleh penjelasan yang memadai dari pemerintah daerah.
“Kami berharap kepada Bupati Jayapura, DPRK Jayapura, dan Muspida agar benar-benar mewujudkan motto pemerintahan yang mereka gaungkan,” tegasnya.
Ia secara khusus menyinggung informasi pengembalian sejumlah dana ke Kejaksaan Tinggi di bidang Tindak Pidana Korupsi.
“Dengan berakhirnya PON Papua, harus ada keterbukaan. Sampai hari ini, status sejumlah uang yang dikembalikan ke Kejati Tipikor itu perlu dijelaskan secara terang kepada publik,” katanya.
Suebu bahkan menyebut pentingnya kejujuran personal pejabat publik.
“Kalau itu uang pribadi Bapak Bupati, harus jujur disampaikan bahwa itu uang pribadi. Transparansi itu penting agar tidak menjadi bola liar di masyarakat.”
TPP ASN Tertunggak dan Situasi Sosial Tak Kondusif
ASBS juga menyoroti kondisi sosial Kabupaten Jayapura sepanjang 2025 yang dinilai tidak kondusif akibat belum terselesaikannya hak-hak aparatur sipil negara dan aparat kampung.
“Tahun 2025 ini sangat tidak kondusif. Banyak persoalan terkait TPP ASN dan aparat kampung yang belum diselesaikan. Ini berdampak langsung pada pelayanan publik dan stabilitas daerah,” ujarnya.
Menurut Suebu, pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap keresahan aparatur dan masyarakat akar rumput.
Dana Otsus Harus Tegas untuk Orang Asli Jayapura
Mengacu pada kebijakan nasional, Suebu mengingatkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menggelontorkan dana Otsus dalam jumlah besar untuk Papua, termasuk Kabupaten Jayapura.
“Perlu diingat, Presiden telah mengucurkan dana Otsus yang cukup besar. Maka pemerintah daerah harus adil, jujur, dan terbuka,” katanya.
Ia menekankan bahwa esensi Otsus adalah keberpihakan.
“Dana Otsus itu diperuntukkan bagi Orang Asli Papua, khususnya Orang Asli Kabupaten Jayapura. Jangan sampai melenceng dari tujuan negara.”
Natal, Ekonomi Rakyat, dan Citra Daerah
Menjelang Natal dan Tahun Baru, Suebu menggambarkan realitas ekonomi masyarakat yang memprihatinkan.
“Menjelang 25 Desember 2025 dan 1 Januari 2026, banyak keluarga hidup pas-pasan. Ada yang hanya bisa menyediakan pisang bakar dan air putih. Tapi mereka tetap bersyukur karena masih diberi napas hidup,” tuturnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak membangun pencitraan semu.
“Jangan pemerintah membuat citra daerah yang buruk di mata publik dengan menutup-nutupi kenyataan.”
Pesan Kamtibmas dan Seruan Persatuan
Menutup pernyataannya, Suebu menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di tanah adat Sentani.
“Saya mengajak seluruh masyarakat di atas tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura dan Sentani, untuk menghormati masyarakat adat dan bersama-sama menjaga kamtibmas menjelang Natal dan Tahun Baru.”
Ucapan Natal dari ASBS
Sebagai penutup, ASBS menyampaikan pesan damai.
“Atas nama Aliansi Sentani Bersatu dan Sejahtera, kami mengucapkan Selamat Merayakan Hari Natal 25 Desember 2025 dan Selamat Menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2026. Tuhan memberkati tanah Papua.”**($t).
Posting Komentar untuk "Ketua ASBS Desak Tranparansi Dana Pasca Pon dan Otsus di Jayapura: "Kejujuran Kepala Daerah Adalah Kunci""