Wamena, Indometro Id - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yalimo bersama Pemerintah Kabupaten Yalimo menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai fondasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus awal pembahasan arah kebijakan APBD 2026.
Kesepakatan ini dicapai dalam rapat intensif selama dua hari, Senin–Selasa, 22–23 Desember 2025, di Hotel Pilamo, Wamena, di tengah tekanan efisiensi anggaran dan kebutuhan pembangunan pasca musibah di Yalimo.
Rapat dipimpin Ketua DPRK Yalimo Elia Yare, S.Sos, didampingi Wakil Ketua I Eliakhim Kepno dan Wakil Ketua II Eddy Peyon, SH.
Pemerintah Kabupaten Yalimo diwakili Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Yalimo, Didimus Wandik, S.Pd., M.Si selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama jajaran OPD.
Fondasi Kebijakan Anggaran Daerah
Materi pertama rapat difokuskan pada latar belakang penyusunan KUA dan PPAS, dasar hukum kebijakan umum APBD, serta kebijakan perencanaan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Selain itu, dibahas pula kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Ketua DPRK Yalimo Elia Yare menegaskan bahwa KUA–PPAS tidak boleh dipahami sebatas dokumen formal tahunan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan pembangunan daerah secara menyeluruh.
“KUA dan PPAS adalah peta kebijakan pembangunan Yalimo. Di sinilah arah prioritas ditentukan, apakah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau hanya mengulang pola lama,” ujar Elia Yare.
Catatan Kritis DPRK:
Koordinasi Jadi Kunci
Dalam pembahasan, anggota DPRK Yalimo menyampaikan sejumlah catatan penting yang dinilai menentukan keberhasilan pelaksanaan APBD ke depan.
Pertama, perlunya koordinasi yang kuat antara kepala daerah dan OPD agar perencanaan program selaras dengan tujuan pembangunan daerah.
Kedua, penguatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, sehingga proses penganggaran berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Ketiga, DPRK Yalimo pada prinsipnya menyepakati materi KUA dan PPAS yang dibahas bersama.
Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan KUA–PPAS oleh pimpinan DPRK dan Pemerintah Daerah.
Keempat, dilakukan penyerahan dokumen nota kesepahaman dari DPRK kepada Pemerintah Kabupaten Yalimo melalui Ketua TAPD/Plt Sekda.
Menurut DPRK, kesepakatan ini menjadi dasar penting untuk pemetaan pembangunan seluruh wilayah Kabupaten Yalimo, terutama dalam memastikan pemerataan program dan kegiatan antar distrik.
APBD 2025 dan Arah Anggaran 2026
Selain membahas KUA–PPAS, rapat juga mengulas materi awal APBD Induk Tahun Anggaran 2025. Memasuki hari kedua, pembahasan diarahkan pada persiapan anggaran Tahun 2026, yang dinilai akan menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua DPRK Yalimo Elia Yare secara terbuka menyampaikan sikap DPRK terkait arah anggaran 2026.
Ia menegaskan bahwa dengan keterbatasan fiskal, pemerintah daerah tidak lagi memiliki ruang untuk program yang bersifat seremonial atau tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Dengan jumlah anggaran 2026 yang mengalami efisiensi, perlu koordinasi bersama antara kepala daerah, pimpinan OPD, dan legislatif.
Program yang tidak penting dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat harus dihapus,” tegasnya.
DPRK Yalimo, lanjut Elia, sepakat mendorong prioritas anggaran pada pembangunan infrastruktur dasar, terutama pembangunan dan perbaikan jalan, serta pembangunan kembali kantor-kantor pemerintahan yang rusak akibat musibah.
“Infrastruktur jalan dan kantor pemerintahan harus dibangun kembali. Ini penting agar pelayanan publik berjalan normal dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga,” kata Elia,
Iya menyebut sikap tersebut telah disepakati bersama seluruh anggota dewan.
Respons Pemerintah Daerah
Mewakili Pemerintah Kabupaten Yalimo PLH Sekda, Didimus Wandik menyatakan bahwa seluruh masukan DPRK akan menjadi rujukan utama dalam penyempurnaan dokumen anggaran.
“Pemerintah daerah menerima dan mencatat seluruh catatan DPRK. Kami akan menyesuaikan program bersama OPD agar anggaran yang disusun benar-benar efisien, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat Yalimo,” ujar Didimus.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi prasyarat penting agar perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan riil masyarakat.
Penandatanganan dan Nota Kesepahaman
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, DPRK Yalimo dan Pemerintah Kabupaten Yalimo
menandatangani dokumen KUA dan PPAS.
Selanjutnya, nota kesepahaman secara resmi diserahkan dari DPRK kepada Pemerintah Daerah melalui Ketua TAPD/Plt Sekda Yalimo.
Dengan rampungnya pembahasan ini, DPRK dan Pemerintah Kabupaten Yalimo berharap proses penyusunan APBD 2025 serta perencanaan APBD 2026 dapat berjalan tepat waktu, lebih disiplin, dan benar-benar berorientasi pada pemulihan pelayanan publik serta percepatan pembangunan di Kabupaten Yalimo..($t).
Sumber: Humas dprk Yalimo
Posting Komentar untuk "DPRK Yalimo Terima KUA-PPAS, Anggaran 2026 Diminta Fokus Infrastruktur dan Program Tepat Sasaran"