Ads:
.png)
Otak dibalik semua kegiatan untuk pembangunan lahan penimbunan kantor Badan Pengawas Obat Dan Makanan ( BPOM ) Kabupaten toba yang baru ini, tanpa adanya kelengkapan surat ijin pertambangan yang dilakukan oleh pihak tim pengawas petugas BPOM bersama pihak pelaksana pengawas dari perusahaan kontraktor CV. Kirei Na Yuki sebagai Senator illegal semuanya..!
Octavianus Lumban Tobing selaku ketua tim investigasi OBH - LBH PERS INDONESIA Provinsi Sumut, menyampaikan fakta yang sebenarnya bahwa sebelum kami melaporkan tim pengawas petugas PPK BPOM balige dengan pihak kontraktor CV. Kirei Na Yuki kepenegakan hukum, kami sudah mengingatkan beberapa kali kepada tim petugas PPK BPOM Balige, bahkan sampai mendatangi kekantornya yang berada dijalan Gereja HKBP kota Balige, kabupaten toba, agar supaya ditinjau dalam pelaksanaan kegiatan lahan Penimbunan kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada didesa Lumban Pea, kecamatan Balige, kabupaten toba, supaya dihentikan sebab adanya penipuan / kebohongan atas kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan lahan penimbunan untuk kantor Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang baru, didesa Lumban Pea, kecamatan Balige, kabupaten toba, Provinsi Sumatera Utara."
Akhirnya laporan yang kami sampaikan kepada pihak petugas PPK BPOM Balige tempo hari sampai selesainya pekerjaan itu, tidak didukung oleh pihak tim petugas PPK kantor Loka BPOM Balige, ungkap octavianus tobing."
Didalam kegiatan pekerjaan Penimbunan tanah kantor BPOM yang baru ini, banyak temuan yang kami dapati dilapangan secara fakta makanya informasi ini kami naikan diberita dimedia Indometro,com."
Informasi yang berkembang saat ini, bahwa pihak kontraktor CV. Kirei Na Yuki pada tanggal 22 Desember 2022, telah melakukan pembayaran " BON saja kepada pihak Perusahaan kontraktor CV. Parasella Jaya utama, yang beralamat didesa Cinta Damai, kecamatan Silaen, kabupaten toba, telah selesai.' Padahal ditanggal 22 Desember 2022, kami belum mendengar bahwa adanya pembayaran ataupun pemutusan kontrak kerja yang telah dilakukan oleh pihak Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) kepada perusahaan Kontraktor CV. Kirei Na Yuki, ujar tegas Octavianus."
Yang menjadi persoalan yang hangat bagi kami sebagai pelapor ada apa pihak kontraktor CV. Kirei Na Yuki dengan CV. Parasella Jaya utama dengan diam - diam melakukan pertemuan pembayaran Bon saja, yang seolah - olah pihak kontraktor CV. Kirei Na Yuki dan juga BPOM Balige melakukan pekerjaan yang telah melanggar sesuai aturan padahal itu hanya menutupi aib kesalahan dari pada petugas tim pengawas PPK BPOM Balige beserta kontraktor CV. Kirei Na Yuki selaku " SENATOR ILLEGAL....! ucap Octavianus Lumban Tobing."
Padahal terakhir sebelum tahun baru kemarin, kami selaku dari pihak pelapor diundang oleh salah seorang anggota DPRD Toba yaitu Pak Tua Parasian Silaen, supaya datang ketempat ruang kerjanya, begitu sampai diruang kerjanya, kami melihat tiba - tiba sudah hadir pihak dari kontraktor CV. Kirei Na Yuki bersama beberapa anggotanya dan juga petugas PPK BPOM Balige didalam ruang kerja dikantor DPRD Toba " Tua Parasian Silaen."
Dalam pembicaraan kami mengenai terkait persoalan kegiatan lahan penimbunan kantor BPOM yang baru dilokasi desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, kabupaten toba, asal pihak kontraktor perusahaan CV. Kirei Na Yuki mau bersedia bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dikerjakannya, kalau memang ada niat baik mau memperbaiki pekerjaan yang telah dilakukannya, kami setuju, ucap Octavianus."
Pada akhirnya informasi sampai saat ini pihak dari perusahaan kontraktor CV. Kirei Na Yuki belum melakukan perbaikan didalam pekerjaannya dilapangan untuk kantor BPOM yang baru didesa Lumban Pea, kecamatan Balige, kabupaten Toba, semua ucapan didalam pertemuan tempo hari hanya kebohongan saja dan tidak bersikap profesional dalam pembicaraan itu, hanya semata mata melakukan hanya kepentingan diri pribadi seseorang saja, Tandasnya."
Kegiatan proyek pekerjaan lahan penimbunan kantor BPOM yang baru ini, yang berada didesa Lumban Pea, kecamatan Balige, kabupaten toba, bersumber dari dana anggaran APBN tahun 2022, yang sebenarnya negara telah mengalokasikan dana itu melalui kementerian keuangan, dan diberikan kepada badan pengawas obat dan makanan (BPOM) Supaya benar - benar pekerjaan itu sesuai aturan dan peraturan mekanisme yang ada, jangan sempat dilakukan sampai menyalahi aturan." Ternyata uang negara telah dibohongi oleh pihak oknum badan pengawas obat dan makanan ( BPOM ) yang dipusat maupun didaerah kantor Cabang Loka BPOM kabupaten Toba, atas terjadinya pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan kerjanya, telah melakukan pengambilan tanah urug/ tanah timbunan dari barang yang haram ( Alias illegal ) dari lokasi yang tidak ada memiliki kelengkapan surat ijin pertambangan secara resmi, ucap Octavianus Lumban Tobing."
Justru setelah adanya pertemuan kami yang terakhir sebelum tahun baru kemarin, bahwa pihak kontraktor CV. Kirei Na Yuki akan bersedia melakukan perbaikan disegala pekerjaanya yang berada dilapangan, justru pembicaraan dari pihak kontraktor CV. Kirei Na Yuki hanya kebohongan saja bahkan ucapan dari pihak petugas PPK kantor Loka BPOM tidak bisa dipercayai, yang kami kesalkan kenapa hanya melakukan pembayaran BON Saja, yang secara diam - diam tanpa kami ketahui walaupun dirinya seorang pejabat anggota DPRD Toba yang terhormat." Jangan selalu hanya menutupi kesalahan orang sementara dirinya juga telah ikut serta melakukan penyelewengan uang negara tanpa dikerjakan sesuai ucapan hasil pertemuan diruang kerjanya pada saat tempo hari, ungkap Octavianus." Bila istrinya selaku direktur Pemilik Perusahaan CV. Parasella Jaya utama yang beralamat didesa Cinta damai, kecamatan Silaen, kabupaten toba kenapa selalu anggota DPRD Toba suaminya yang berhadapan kepada pihak BPOM Balige dan juga kepada pihak kontraktor CV Kirei Na Yuki.
Terkait bila hanya pembayaran Bon Saja yang dilakukan oleh pihak kontraktor CV. Kirei Na Yuki kepada pihak perusahaan kontraktor CV. Parasella Jaya Utama, sama saja mereka berdua masuk kedalam lobang jurang yang sama, sebab mereka membeli barang yang haram tanpa ada legislitas yang sesuai, ujar Octavianus."
Kalau ingin memang pihak kontraktor CV Kirei Na Yuki mau bertanggung jawab sepenuhnya seharusnya jangan tanggung - tanggung dalam bentuk yang telah disampaikan kepada kami tempo hari." Ini sama saja pihak perusahaan kontraktor CV. Parasella Jaya Utama turut serta membela oknum yang telah melakukan pelanggaran hukum atas membela oknum Senator illegal dalam hal Pengambilan tanah urug/ tanah timbunan yang berasal dari lokasi tanah urug yang tanpa adanya status illegal yang jelas, ucap Octavianus."
Sampai saat ini laporan pengaduan OBH - LBH PERS INDONESIA, Provinsi Sumut sudah diterima oleh pihak kejaksaan negeri kabupaten toba, pada tanggal 4 Desember 2022, dan telah diproses pemanggilan oleh pihak penyidik kejaksaan negeri kabupaten toba."
Octavianus Lumban Tobing selaku ketua tim investigasi LBH Pers Indonesia Provinsi Sumut, menghimbau kepada pihak penyidik kejaksaan negeri kabupaten toba, agar proses laporan pengaduan kami tetap berjalan terus supaya hukum tetap ditegakkan demi mewujudkan keadilan yang benar - benar adil bahwa hukum itu tidak buta dipandang oknum Senator illegal, ujarnya."
