Menurut Algafry, di era keterbukaan informasi saat ini Pemerintah Daerah dituntut untuk mewujudkan good governance dan clean government, untuk itu perlunya pendampingan kegiatan yang dikenal dengan istilah “tim pengawal, pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) dan pengaman proyek strategis (PPS). Hal ini merupakan perwujudan dari peran dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dibidang perdata dan usaha tata Negara.
Ia juga menambahkan bahwa selama ini kita selalu memandang bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kejaksaan hanyalah melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penegakan hukum, akan tetapi selain dari itu adalah melaksanakan tugas dan wewenang dibidang perdata dan tata usaha negara. Dengan adanya tugas dan kewenangan tersebut, pemerintah daerah tentunya merasa terbantu dibidang perdata dan tata usaha negara ini, yakni dapat membantu dalam meringankan beban tugas pemerintah daerah.
"Ini sinergi pemerintah dengan Kejari Bangka Tengah untuk supaya dalam melaksanakan tugas kita ini masing-masing membantu, saling memberikan masukan, memberikan saran dan tentu ini kemajuan dari Bangka Tengah sendiri nantinya ke depannya," ungkapnya.
Pada kesempatan ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah menyerahkan barang hibah berupa kendaraan dinas operasional mobil tahanan untuk Kejaksaan Negeri Bangka Tengah. Syamsuardi, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bangka Tengah yang telah memberi bantuan.
"Kondisi mobil tahanan kita saat ini kurang memadai karena faktor usia kendaraan. Dalam pengantaran tahanan kita harus mementingkan keselamatan diperjalanan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemda Bangka Tengah yang telah membantu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjaga masyarakat kita di Bangka Tengah," ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekda Bateng, para Staf Ahli, para Asisten, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, para Kepala OPD, dan Camat se Kabupaten Bateng.*
