-->
  • Jelajahi

    Copyright © Indometro Media
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    >

    Temukan Kami DI Fb

    Soal Layanan Publik Polda Sumut, Kordinator Kedan Ombudsman Sumut Sepakat Dengan Kepala Ombudsman Sumut

    redaksi
    Kamis, 15 April 2021, April 15, 2021 WIB Last Updated 2021-04-15T07:45:26Z

    Ads:

    Kordinator Kedan Ombudsman Sumut Sepakat Dengan Kepala Ombudsman Sumut


    Medan, indometro.id  - Ratama Saragih kordinator kedan Ombudsman Sumatera Utara sepakat dengan tanggapan kepala Ombudsman Sumatera Utara Abyadi Siregar soal kualitas layanan publik di kepolisian, khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang nyaris tak relevan dengan harapan presiden RI.Joko Widodo tentang pelayanan publik.

    Ratama Saragih yang juga pengamat anggaran negara ini mengatakan kepada  media ini Kamis (15/4/2021) langsung dari Poldasu Tanjung Morawa Medan.

    Menurutnya Polda Sumatera Utara masih harus bekerja ekstra keras untuk meminimalisir maladministrasi yang terjadi sekarang ini, terbukti dengan masih tingginya angka laporan dari masyarakat ke Ombudsman tentang maladministrasi di tubuh Poldasu.

    Ini pekerjaan rumah yang tidak boleh dianggap remeh oleh Bapak Irjen Pol.RZ.Putra Panca Simanjuntak Kapolda Sumatera Utara, sebab Polda Sumatera Utara salah satu Barometer keberhasilan Polri di Indonesia yang salah satunya mengusung jargon Presisi Polri (produktif, rensponsibilitas, transparansi, berkeadilan) dengan 16 program unggulan yakni :

    -Penataan Kelembagaan.

    -Perubahan Sistem dan Metode Organisasi.

    - Menjadikan SDM Polri Yang Unggul di Era Police 4.0.

    - Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0.

    - Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

    - Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum.

    - Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19.

    - Pemulihan Ekonomi Nasional.

    - Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional.

    - Penguatan Penanganan Konflik Sosial.

    - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri.

    - Mewujudkan Pelayanan Publik Polri Yang Terintegrasi.

    - Pemantapan Komunikasi Publik.

    - Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiatan.

    - Penguatan Fungsi Pengawasan.

    - Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complaint).

    Jika di telaah ke 16 program unggulan tersebut, maka menurut Responder BPK ini nyaris tak tersentuh karena masyarakatlah yang merasakan langsung produk unggulan tersebut, pungkasnya.

    (RS)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini