(30/7).
Elelim, Indometro Id – Pengawasan DPRK Kabupaten Yalimo terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) kembali menemukan persoalan yang dinilai serius.
Dalam monitoring lapangan di Distrik Aplapsili dan Distrik Welarek, DPRK menyoroti adanya pembangunan yang semestinya dipusatkan di ibu kota distrik, namun justru dilaksanakan di ibu kota Kabupaten Yalimo, Elelim.
Temuan tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai dasar penentuan lokasi pembangunan dan apakah pelaksanaannya telah benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat di distrik.
Monitoring dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Yalimo, Elia Yare, S.Sos., M.SM., bersama rombongan pada Kamis (30/7/2026).
Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRK terhadap pelaksanaan program yang bersumber dari Dana Otsus Tahun Anggaran 2026.
Di lapangan, DPRK menegaskan bahwa pembangunan pemerintah seharusnya mengikuti kebutuhan masyarakat serta memperkuat pusat pelayanan di ibu kota distrik, bukan terkonsentrasi di ibu kota kabupaten apabila perencanaannya memang diperuntukkan bagi distrik.
"Kami sangat menyayangkan apabila pembangunan yang seharusnya berada di ibu kota distrik justru dipusatkan di Elelim.
Persoalan ini akan kami bawa dalam hearing bersama OPD terkait. DPRK membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan tersebut," tegas Elia Yare.
Menurutnya, DPRK tidak ingin pengawasan hanya menjadi kegiatan seremonial.
Setiap temuan akan dipertanggungjawabkan melalui forum hearing agar masyarakat mengetahui alasan di balik setiap kebijakan pembangunan.
Lebih jauh, Ketua DPRK memberikan teguran keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yalimo agar tidak mengulangi pola pembangunan yang dinilai tidak sejalan dengan harapan masyarakat.
"Kami mengingatkan seluruh OPD agar bekerja sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat. Jangan mengabaikan distrik-distrik yang menjadi prioritas pembangunan. Mulai tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi kompromi terhadap persoalan seperti ini.
Setiap OPD harus bertanggung jawab atas setiap program yang dilaksanakan," tegasnya.
DPRK menilai pemerataan pembangunan merupakan amanat yang harus dijalankan secara konsisten, terlebih program yang dibiayai melalui Dana Otsus bertujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua di seluruh wilayah, termasuk distrik-distrik terpencil.
Atas dasar itu, DPRK memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap seluruh OPD.
Temuan-temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi dalam hearing, dan setiap perangkat daerah diminta memberikan penjelasan secara terbuka apabila terdapat pelaksanaan program yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan maupun harapan masyarakat.
Monitoring ini sekaligus menjadi peringatan bahwa DPRK Yalimo akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal demi memastikan setiap rupiah Dana Otsus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target pembangunan administratif.**(st).
Posting Komentar untuk "DPRK Yalimo Bongkar Kejanggalan Pembangunan Dana Otsus,OPD Terancam Dicecar dalam Hearing."