Ads:
.png)
 |
| ist |
INDOMETRO.ID – Pemerintah tetap akan menaikkan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang angkanya tiap tahun terus bertambah.
Kenaikan iuran akan diberlakukan bagi peserta BPJS Kesehatan non Penerima Bantuan Iuran (BPBI) kelas I dan II.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya membeberkan usulan kenaikan untuk kelas 1 hingga II mencapai 100 persen.
Kelas I naik menjadi Rp160 ribu, kelas II menjadi Rp110 ribu dari Rp51 ribu, dan kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan per peserta. Tapi kenaikan iuran untuk kelas III mendapat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo bilang bahwa rencana kenaikan iuran untuk kelas I dan II mulai efektif awal tahun 2020 mendatang.
"Yang kelas I dan II mulai 1 Januari 2020 jadi Rp160 ribu dan Rp110 ribu, sehingga kami bisa sosialisasi untuk masyarakat," katanya, belum lama ini.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memproyeksikan, tanpa kenaikan iuran maka BPJS Kesehatan akan mengalami defisit sebesar Rp39,5 triliun pada tahun ini.
Setahun kemudian akan menjadi Rp50,1 triliun. Kemudian pada 2022 menjadi Rp58,6 triliun dan menjadi Rp67,3 triliun pada 2023 hingga pada 2024 mencapai Rp77,9 triliun.
BPJS Kesehatan pun berencana melakukan penagihan secara door to door. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kolektibilitas atau penagihan iuran para peserta.
Sementara penagihan yang dilakukan selama ini adalah dengan self collecting, seperti melalui pesan singkat dan email. Sayangnya, cara itu belum efektif.
Soal rencana tersebut, warganet di Twitter pun berteriak. Bahkan, tanda pagar #BPJSRasaRentenir menjadi trending topic. Mereka mayoritas meluapkan ketidaksetujuan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kali keduanya ini dan cara tersebut.
"BPJS naik 2x lipat, pengklaiman susahnya luar biasa oleh pihak Yankes, pas dibutuhin pengguna syaratnya ribet. Nunggak iuran mau didatengin. Uang hangus. berasa pengin pindah asuransi swasta aja. *eh #BPJSRasaREntenir," tulis lainnya.
Meski demikian, ada yang setuju dengan kenaikan iuran dan rencana tersebut. Pasalnya, salah satu penyebab defisitnya BPJS Kesehatan karena banyaknya peserta yang 'nakal'.
"Ini orang yang pakai hashtag di atas, mereka gak sadar kali ya? Banyak sekali dari kalian yang pakai BPJS 'hanya' ketika dibutuhkan saja, kalau udah sembuh dan gak butuh lagi, kabur gak bayar.
Justru karena oknum-oknum kayak gini yang bikin BPJS defisit. Geram banget bacanya, seolah-olah pemerintah mencekik rakyat. Padahal rakyatnya sendiri yang gak bisa memanfaatkan dengan baik," tulis pengguna lain.
Berita ini telah di terbitkan dan bersumber dari VIVA
