 |
| ASAP TEBAL Asap tebal mengepul dari sejumlah fasilitas publik yang terbakar saat demonstrasi warga di Jayapura, Papua, Kamis (29/8). |
INDOMETRO.ID - Papua memanas lagi. Massa membakar sejumlah gedung di Abepura dan Jayapura. Tidak sedikit juga fasilitas umum milik pemerintah yang telah dirusak. Massa juga merusak lembaga permasyarakatan (Lapas) di Abepura.
Atas kejadian itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menkopolhukam, Kapolri, Kepala BIN dan Panglima TNI mengambil tindakan tegas kepada siapa pun yang melanggar hukum terkait situasi terkini di Jayapura dan Papua pada umumnya.
“Saya juga telah memerintahkan, sebetulnya malam tadi, saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri, Kepala BIN, dan Panglima TNIn
untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkistis serta rasialis,” ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (29/8) malam.
Di Purworejo, Jokowi juga menyempatkan menyaksikan pagelaran wayang kulit. “Saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapatkan laporan situasi terkini di Papua, khususnya di Jayapura, dan saya minta masyarakat juga tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkistis,” pinta.
Seperti diketahui, situasi dan kondisi di Jayapura kembali memanas. Aksi pembakaran sejumlah fasilitas publik juga terjadi di sejumlah titik di wilayah tersebut. “Kita semuanya akan rugi apabila ada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik, fasilitas-fasilitas masyarakat yang kita bangun bersama jadi rusak atau dirusak,” lanjut suami Iriana itu.
Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua baik di bidang fisik maupun SDM agar semuanya, utamanya khususnya mama-mama, pace, mace, anak anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera.
“Mari kita semuanya menjaga agar Tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai, dan saya mengajak kepada semua ketua dan tokoh adat, ketua, tokoh agama, kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai. Sekali lagi mari kita jaga Tanah Papua sebagai tanah yang damai,” kata Jokowi.
Terpisah, Menko Polhukam Wiranto mengaku mendapat laporan, massa membakar sejumlah gedung dan merusak sejumlah fasilitas umum milik pemerintah. Awalnya massa membakar Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP). Kemudian berlanjut pada pengrusakan lembaga permasyarakatan (Lapas) di Abepura.
ý”Sudah membakar Gedung MRP, rutan juga dijebol. Padahal itu semua dibangun dari uang rakyat, pemerintah mendapatkan dana dari rakyat,” ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8).
Wiranto mengatakan, pemerintah mempersilakan melakukan penyampaian pendapat dengan cara berunjuk rasa. Namun jangan berunjuk rasa dengan melakukan perusakan fasilitas umum. Karena Wiranto takut akan ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Jadi jangan sampai ditunggangi. Jangan sampai kemudian justru dimanfaatkan oleh pendemo atau pendompleng pendemo untuk mencelakakan aparat keamanan. Diparang, dipanah, itu saya kira tidak manusiawi. Mereka bukan pendemo,” imbuhnya.
ýSelain itu, Wiranto juga mengatakan, aparat keamanan dari TNI dan Polri juga ia sarankan supaya tidak melakukan tindakan represif. Melainkan harus persuasif. Bahkan senjata api dan tajam tidak boleh digunakan untuk melakukan pengamanan di Papua.
Wiranto juga meminta kesadaran masyarakat Papua untuk bisa melakukan ujuk rasa yang damai. Tidak melakukan tindakan anarkis. Jangan sampai ujuk rasa ini dijadikan komoditas politik untuk melakukan adu domba. “Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau diprovokasi oleh pihak lain,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wiranto menyatakan, kerusuhan di Papua ini memang sebenarnya diinginkan oleh kelompok tertentu. Karena dia menduga ada yang tidak senang dengan kondisi Indonesia yang aman dan damai. “Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman dan damai, ada yang tidak senang negeri dapat membangun, memakmurkan rakyatnya. Itu mereka gunakan momen ini untuk nimbrung untuk mengacau,” pungkasnya.
ýSebelumnya, aksi unjuk rasa hingga berakhir ricuh terjadi di Kabupaten Deiyai, Papua. Demo yang menuntut referendum Papua itu menewaskan datu prajurit TNI dan melukai lima anggota kepolisian.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, demo berlangsung di Kantor Bupati Deiyai, Papua, Rabu (28/8). Awalnya, massa yang berdemo hanya berjumlah sekitar 150 orang.
Aparat TNI-Polri yang diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa mencoba bernegosiasi dengan demonstran. Saat itu, ribuan massa dari berbagai macam penjuru tiba-tiba datang dengan membawa senjata tajam dan panah. “Langsung menyerang aparat keamanan. 1 TNI (meninggal dunia), dan lima (anggota) Polri terluka terkena panah,” ujar Dedi.
Dedi menyebut, seluruh korban terkena panah saat mengamankan demo ricuh Papua. Saat ini, aparat keamanan tengah berupaya mengendalikan situasi yang memanas di wilayah tersebut.
“Kami terus mengimbau masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat kemudian melalui Pemda setempat untuk tidak terprovokasi terhadap pasukan-pasukan, sekelompok orang yang akan memanfaatkan situasi seperti ini,” ujarnya.
Seperti diberitakan, setelah sebelumnya membakar kantor Majelis Rakyat Papua, massa membakar juga kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang berjejer di samping kantor Bank BTN, di Jalan Koti Jayapura.
Massa juga melempari kantor-kantor dan hotel di Jayapura lalu massa bergerak mengarah ke kantor Gubernur Papua. “Informasi ada pembakaran di situ (Kantor MRP), cuma bagian mana saja yang dibakar kita belum tahu pastinya,” ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (29/8).
Usai membakar, sambung Eko, massa mulai bergerak ke arah pusat kota. “Massa ada di sekitar Skyland,” ucapnya.
Aksi protes kali ini diikuti ratusan orang yang berkumpul dari berbagai titik, Kabupaten Jayapura, Waena, Perumnas 3, dan wilayah Kota Jayapura, serta perwakilan dari mahasiswa.
Sebelumnya, aksi massa di Expo Waena sempat anarkis. Massa melemparkan batu ke arah aparat, mobil dinas Dandim 1701/Jayapura rusak akibat aksi tersebut. Dari pihak keamanan, sebanyak 500 personel gabungan TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan aksi tersebut.
Akibat aksi ini, aktivitas perekonomian di Jayapura lumpuh dan masyarakat lebih memilih berdiam diri di rumah. (sp)
