 |
| Petani merontokkan padi hasil panen |
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan Fakultas Ekonomi UGM Gunawan Sumo menilai, memang pembangunan-pembangunan infrastruktur semestinya tidak dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah.
"Pembangunan harus dilakukan oleh rakyat sendiri, bukan pemerintahnya yang bangun. Kalau pemerintahnya yang membangun itu kan negara pemerintahan. Negara yang benar yang pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat," ujar Gunawan saat ditemui di Gedung Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2018.
Dia menjelaskan, pada dasarnya tugas pemerintah adalah mendampingi rakyatnya supaya masyarakat itu mampu mandiri untuk membangun negaranya, sebab kata dia, tugas pemerintah itu pada dasarnya yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
"Rakyat diberdayakan, dipersiapkan, dipahamkan untuk bisa membangun. Peran pemerintah hanya mengalokasikan, kalau terjadi kesenjangan. Yang senjang, yang lemah, diperkuat. Yang kuat dipegang. Makanya ada APBN, yang maju dikunci dengan pajak, yang miskin di subsidi bukan sebaliknya," lanjut Gunawan.
Berdayakan Petani
Di samping itu, kata dia, pembangunan masyarakat itu harus difokuskan pada sektor pertanian. Di mana petaninya tersebut yang dibangun dari sisi sumber daya manusianya, bukan hanya infrastruktur pertaniannya saja.
Ketika petani mampu membangun hidupnya sendiri atau memakmurkan dirinya, keluarganya, maka dengan sendirinya dia akan membangun negaranya.
"Karena tidak mungkin membangun dunia, negara, dan membangun masyarakat tanpa memihak kepada pertanian. Bangunlah jiwanya bangunlah badannya. Bantuan desa adalah stimulan, bukan alat kampanye. Stimulan menyadarkan bahwa rakyat harus bisa menghidupi dirinya sendiri, sadar disitu. Menghidupi dirinya, keluarganya, lingkungannya, baru menghidupi keluarganya," ucap Gunawan.(vv)
