 |
| Foto |
Hal itu diketahui setelah mereka melakukan pertemuan dengan pengusaha pakan ternak dan telur.
loading...
Hasilnya, diketahui besaran kenaikan harga pakan kecil, tidak sampai mendorong kenaikan telur secara signifikan.
Juga tidak ada kenaikan harga di kandang. Bagaimana tingkat nasional?
Ketua KPPU Kurnia Toha belum mau menyimpulkan. Alasannya, proses pemantauan belum selesai. "Kami sudah mengirim tim ke berbagai daerah untuk pantau harga. Dan, kami masih melakukan pendalaman secara intensif," ungkap Kurnia kepada Rakyat Merdeka, baru-baru ini.
Anggota Komisioner KPPU Kodrat Wibowo meminta, bersabar menunggu hasil investigasi.
Dia menjelaskan, seluruh hasil investigasi di lapangan nanti akan dianalis dalam rapat bersama. Menurutnya, dari hasil pengumpulan data nanti akan diketahui, apakah ada indikasi kartel atau tidak. Juga akan ketahuan, pada rantai distribusi ke berapa harga dimainkan.
"Kalau permainan harga terjadi pada level pengecer, KPPU tidak akan mengambil tindakan apa-apa. Karena mereka pedagang perorangan. Tapi kalau terjadi pada pemain menengah dan besar kami pasti akan lakukan penindakan," tegasnya.
Penindakan dilakukan KPPU, dipaparkan Kodrat, akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan tingkat kerugian yang mereka timbulkan. Besarnya mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 25 miliar.
Selain menyelidiki harga telur, KPPU juga sedang mengkaji kelangkaan day old chicken (DOC) atau bibit ayam. Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU Dedy Sani Ardi mengungkapkan, kemungkinan adanya praktik monopoli cukup besar. Sebab jumlah peternak besar terintegrasi tidak sebanding dengan pertenak kecil. Oleh karena itu KPPU menerjunkan tim ke lapangan untuk menghimpun data.
"Dalam Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) disebutkan pelaku usaha besar harus mendistribusikan 50 persen DOC ke peternak kecil. Kami sedang mengecek apakah implementasi di lapangan sesuai Permentan atau tidak?" paparnya.
Dedy menuturkan, pihaknya akan mendorong terjadinya keseimbangan antara jumlah peternak terintegrasi dengan mandiri.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar Indonesia) Leopold Halim memastikan pihaknya tidak pernah bersepakat untuk mengatur pembentukan harga.
"Kami selama ini ke anggota hanya menginformasikan harga yang sudah terjadi kepada kepada semua anggota. Kami tidak pernah mengatur harga," kata Halim.
Seperti diketahui, harga telur merangkak naik sejak Hari Raya Idul Fitri. Harga komoditas tersebut melambung hingga Rp 30.000 per kilo gram (kg) dari harga normalnya dikisaran Rp 22.000 per kg. Untuk mencari tahu soal kenaikan itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita juga pernah mengumpulkan para pengusaha perunggasan.
Menurut Politisi Partai Nasdem tersebut, kenaikan harga telur disebabkan tingginya permintaan dampak dari penyelenggaraan piala dunia. Banyak yang meragukan kesimpulan itu. Apalagi, piala dunia sudah selesai, harganya masih mahal. Sampai sekarang Harga telur belum mengalami penurunan signifikan.
Kenaikan Merata
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri enggan berspekulasi tentang adanya indikasi kartel di balik tingginya harga telur.
Dia menjelaskan, kenaikan harga telur dan ayam terjadi merata di seluruh daerah. (rmol)
Anggota Komisioner KPPU Kodrat Wibowo meminta, bersabar menunggu hasil investigasi.
Dia menjelaskan, seluruh hasil investigasi di lapangan nanti akan dianalis dalam rapat bersama. Menurutnya, dari hasil pengumpulan data nanti akan diketahui, apakah ada indikasi kartel atau tidak. Juga akan ketahuan, pada rantai distribusi ke berapa harga dimainkan.
"Kalau permainan harga terjadi pada level pengecer, KPPU tidak akan mengambil tindakan apa-apa. Karena mereka pedagang perorangan. Tapi kalau terjadi pada pemain menengah dan besar kami pasti akan lakukan penindakan," tegasnya.
Penindakan dilakukan KPPU, dipaparkan Kodrat, akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan tingkat kerugian yang mereka timbulkan. Besarnya mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 25 miliar.
Selain menyelidiki harga telur, KPPU juga sedang mengkaji kelangkaan day old chicken (DOC) atau bibit ayam. Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU Dedy Sani Ardi mengungkapkan, kemungkinan adanya praktik monopoli cukup besar. Sebab jumlah peternak besar terintegrasi tidak sebanding dengan pertenak kecil. Oleh karena itu KPPU menerjunkan tim ke lapangan untuk menghimpun data.
"Dalam Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) disebutkan pelaku usaha besar harus mendistribusikan 50 persen DOC ke peternak kecil. Kami sedang mengecek apakah implementasi di lapangan sesuai Permentan atau tidak?" paparnya.
Dedy menuturkan, pihaknya akan mendorong terjadinya keseimbangan antara jumlah peternak terintegrasi dengan mandiri.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar Indonesia) Leopold Halim memastikan pihaknya tidak pernah bersepakat untuk mengatur pembentukan harga.
"Kami selama ini ke anggota hanya menginformasikan harga yang sudah terjadi kepada kepada semua anggota. Kami tidak pernah mengatur harga," kata Halim.
Seperti diketahui, harga telur merangkak naik sejak Hari Raya Idul Fitri. Harga komoditas tersebut melambung hingga Rp 30.000 per kilo gram (kg) dari harga normalnya dikisaran Rp 22.000 per kg. Untuk mencari tahu soal kenaikan itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita juga pernah mengumpulkan para pengusaha perunggasan.
Menurut Politisi Partai Nasdem tersebut, kenaikan harga telur disebabkan tingginya permintaan dampak dari penyelenggaraan piala dunia. Banyak yang meragukan kesimpulan itu. Apalagi, piala dunia sudah selesai, harganya masih mahal. Sampai sekarang Harga telur belum mengalami penurunan signifikan.
Kenaikan Merata
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri enggan berspekulasi tentang adanya indikasi kartel di balik tingginya harga telur.
Dia menjelaskan, kenaikan harga telur dan ayam terjadi merata di seluruh daerah. (rmol)
