Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Ahmad Sholeh, menyoroti transparansi penggunaan dana penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat yang disebut mencapai Rp60 miliar. Ia meminta Gubernur Kalbar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alokasi, penyaluran, hingga realisasi anggaran tersebut.
Sorotan ini muncul di tengah persoalan karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Besarnya anggaran penanganan bencana menjadi perhatian publik, terutama terkait efektivitas penggunaan dana dalam upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Sabtu,3/10/2026.Berdasarkan informasi yang disampaikan Ahmad Sholeh, dana sebesar Rp60 miliar tersebut terdiri dari Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp40 miliar dan dana tanggap darurat sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat.
Ahmad Sholeh mengingatkan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada situasi darurat, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan penggunaan anggaran dan langkah pencegahan setelah kondisi mulai membaik.
“Jangan nanti karhutla selesai, dana tanggap daruratnya pun selesai juga,” tegas Ahmad Sholeh.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan ketika api berkobar. Perencanaan, pengawasan, serta langkah antisipasi jangka panjang juga diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Di tengah perhatian terhadap besarnya anggaran tersebut, muncul sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka dari pemerintah provinsi.
Ke mana saja dana Rp60 miliar tersebut disalurkan? Berapa besar anggaran yang telah direalisasikan? Wilayah mana saja yang menjadi penerima bantuan, dan berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk Kabupaten Ketapang?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa anggaran penanganan bencana benar-benar digunakan sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk untuk pemadaman, bantuan kepada masyarakat terdampak, penyediaan sarana dan prasarana, serta upaya pencegahan karhutla.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam pengelolaan anggaran publik, terlebih ketika dana tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan penanganan bencana.
Hingga berita ini disusun, rincian penyaluran dan realisasi dana sebagaimana disebutkan dalam pernyataan Ahmad Sholeh masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Media Indo Metro membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Gubernur Kalimantan Barat maupun pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang mengenai sumber, penggunaan, dan realisasi dana penanganan karhutla tersebut.
Pewarta: Irfan
Posting Komentar untuk "Ketua DPRD Ketapang Tagih Transparansi Gubernur Kalbar, Dana Penanganan Karhutla Rp60 Miliar Dipertanyakan"