Pringsewu, indometro.id – Pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pringsewu dinilai telah berjalan cukup baik. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia (SDM), koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta sistem monitoring dan pelaporan yang belum sepenuhnya terintegrasi.
Hal tersebut terungkap dalam penelitian berjudul “Efektivitas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis dalam Menjamin Kualitas Nutrisi di Kabupaten Pringsewu” yang ditulis Raihan Azril Ramadhan, Yuswanto, Marlia Eka Putri AT, Nurmayani dan Rifka Yudhi dari Universitas Lampung.
Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Media Akademik (JMA) Volume 4 Nomor 7, Juli 2026 tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pihak terkait serta dokumentasi.
Dalam penelitian disebutkan, pengawasan MBG di Pringsewu dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), satuan pendidikan, tenaga kesehatan dan pihak penyedia makanan.
Pengawasan tidak hanya menyangkut distribusi makanan, tetapi juga mencakup pengadaan bahan pangan, penyimpanan, proses pengolahan, hingga penyajian kepada penerima manfaat. Aspek kebersihan, keamanan pangan dan kesesuaian kandungan gizi juga menjadi bagian dari pengawasan.
Penelitian mencatat, monitoring rutin, evaluasi berkala, pemeriksaan administrasi dan koordinasi antarpelaksana telah dilakukan. Mekanisme tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas penyelenggaraan program.
Namun, masih terdapat persoalan yang perlu diperbaiki. Jumlah petugas pengawas disebut belum sebanding dengan luas wilayah yang harus dipantau. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas monitoring belum dapat dilakukan secara maksimal.
Selain persoalan SDM, koordinasi antarinstansi juga dinilai masih perlu diperkuat, terutama dalam pertukaran informasi dan penyampaian hasil evaluasi. Perbedaan kewenangan, mekanisme pelaporan dan alur komunikasi antarorganisasi berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan maupun tindak lanjut atas temuan di lapangan.
Penelitian tersebut juga menyoroti sistem pelaporan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Kondisi itu dinilai dapat menghambat proses identifikasi serta tindak lanjut terhadap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program.
Dari sisi kualitas makanan, pengawasan dinilai memiliki peran penting untuk memastikan menu yang diberikan sesuai kebutuhan gizi penerima manfaat. Pemeriksaan harus dilakukan mulai dari kualitas bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan hingga penyajian.
Penelitian mengingatkan, apabila salah satu tahapan tidak memenuhi standar, kualitas nutrisi makanan berpotensi menurun sehingga tujuan program untuk meningkatkan status gizi masyarakat tidak tercapai secara optimal.
Meski masih terdapat sejumlah kendala, penelitian menyebut komitmen pemerintah dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor pendukung pengawasan. Keterlibatan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, penyedia makanan dan masyarakat dinilai dapat memperkuat pengawasan partisipatif serta akuntabilitas publik.
Penelitian akhirnya menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan MBG di Kabupaten Pringsewu cukup baik, tetapi masih membutuhkan penyempurnaan.
Sejumlah rekomendasi yang diberikan antara lain meningkatkan kapasitas petugas pengawas melalui pendidikan dan pelatihan, memperkuat koordinasi kelembagaan, mengoptimalkan teknologi informasi untuk monitoring dan pelaporan, serta memperluas keterlibatan masyarakat, sekolah dan tenaga kesehatan dalam pengawasan.
Dengan penguatan tersebut, pengawasan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian administratif, tetapi juga mampu memastikan setiap makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar keamanan, kebersihan dan kualitas nutrisi yang telah ditetapkan.
Catatan redaksi: Penelitian ini membahas efektivitas sistem pengawasan MBG secara umum di Kabupaten Pringsewu. Penelitian tersebut tidak menyimpulkan adanya penyimpangan atau pelanggaran tertentu pada SPPG tertentu. Karena itu, setiap dugaan persoalan spesifik perlu dikonfirmasi secara terpisah kepada pihak terkait.(*)
Posting Komentar untuk "Pengawasan Program MBG di Pringsewu Dinilai Baik, Namun Masih Terkendala SDM dan Koordinasi"