Masa Sidang II DPRD Manggarai Resmi Ditutup, Bupati Hery Nabit Dorong Kolaborasi Demi Kemajuan Daerah

Ruteng, NTT, Indometro.id – Penutupan Masa Sidang II DPRD Kabupaten Manggarai Tahun Dinas 2026 menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dan DPRD. Dalam Sidang Paripurna ke-17 yang berlangsung di Ruteng, Selasa (4/8/2026), Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit menyampaikan apresiasi atas komitmen DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan. Dari total 35 anggota DPRD, sebanyak 32 orang hadir, sementara tiga anggota berhalangan karena sakit.

Dalam sambutannya, Bupati Hery Nabit menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai memandang kritik dan rekomendasi DPRD sebagai bagian penting dari mekanisme demokrasi yang sehat. Menurutnya, berbagai catatan yang diberikan dewan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Kami mendengarkan setiap kritik, rekomendasi, dan koreksi yang disampaikan DPRD. Bagi kami, semua itu bukanlah kritik yang melemahkan, melainkan vitamin yang menyehatkan birokrasi agar tidak terlena di zona nyaman," ujar Hery Nabit.

Ia mengajak seluruh peserta sidang untuk mensyukuri perjalanan pemerintahan selama Masa Sidang II yang telah dilalui dengan semangat kemitraan. Bupati menilai ruang sidang DPRD bukan sekadar tempat menjalankan prosedur pemerintahan, tetapi ruang strategis untuk merumuskan masa depan Kabupaten Manggarai.

Menurutnya, setiap perbedaan pendapat yang muncul selama pembahasan berbagai agenda tidak boleh dipandang sebagai hambatan. Sebaliknya, dinamika tersebut menjadi ruang dialog yang menghasilkan kebijakan yang lebih matang dan berpihak kepada masyarakat.

Selama Masa Sidang II yang berlangsung sejak 26 Maret hingga 4 Agustus 2026, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai membahas sejumlah agenda strategis.

Di antaranya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, hingga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Bupati Hery menegaskan bahwa LKPJ tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif tahunan, tetapi menjadi instrumen evaluasi terhadap capaian dan kekurangan pemerintah daerah.

Ia juga memastikan seluruh rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Bupati Hery juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk penghormatan terhadap amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, menyampaikan bahwa seluruh agenda Masa Sidang II berhasil diselesaikan sesuai jadwal berkat kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif.

Ia menyebut sejumlah capaian penting selama masa persidangan, yakni pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dan Penyelenggaraan Penanaman Modal, serta persetujuan bersama terhadap KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurut Paulus, berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan tidak menghambat lahirnya keputusan bersama. Perbedaan pandangan justru menjadi kekuatan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Manggarai.

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Paulus juga mengajak seluruh masyarakat Manggarai untuk menjaga semangat persatuan dan nasionalisme. Meski kondisi fiskal daerah belum sepenuhnya pulih, ia mengimbau masyarakat tetap memeriahkan Bulan Kemerdekaan dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di setiap rumah.

Ia berharap pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menyukseskan peringatan HUT RI secara sederhana, namun tetap sarat makna dan mampu memperkuat semangat kebangsaan di Kabupaten Manggarai. (****)