Pesawaran, indometro.id — Pengelolaan Dana Desa (DD) Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Lampung, menjadi sorotan. Dalam kurun waktu tiga tahun anggaran, yakni 2023 hingga 2025, desa tersebut tercatat memiliki pagu Dana Desa sekitar Rp3,27 miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun, pagu Dana Desa Pesawaran Indah mencapai Rp1.056.777.000 pada 2023, kemudian meningkat menjadi Rp1.206.313.000 pada 2024, dan sebesar Rp1.010.198.000 pada 2025.
Sejumlah pos kegiatan dalam dokumen anggaran menarik perhatian karena muncul berulang dan memiliki nilai cukup signifikan. Di antaranya kegiatan ketahanan pangan, pembinaan PKK, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, keamanan desa, hingga penyertaan modal.
Pada 2023, misalnya, tercatat tiga kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa dengan total anggaran sekitar Rp200,87 juta.
Selain itu, apabila seluruh pos yang tercantum dalam data dihitung, anggaran untuk kegiatan Pembinaan PKK mencapai sekitar Rp67,14 juta.
Pada tahun yang sama, kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan tercatat sekitar Rp59,59 juta. Sementara sejumlah anggaran lainnya dialokasikan untuk PKD/Polindes, kegiatan kepemudaan dan olahraga, serta peningkatan kapasitas perangkat desa.
Memasuki 2024, kembali terdapat sejumlah kegiatan dengan nilai anggaran cukup besar. Di antaranya pembangunan saluran irigasi sekitar Rp87,41 juta, pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga sekitar Rp91,55 juta, serta pembangunan jalan usaha tani sekitar Rp70,62 juta.
Kegiatan di bidang kesehatan juga memperoleh alokasi anggaran hingga puluhan juta rupiah. Selain itu, terdapat sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan PKK, festival atau kesenian, keamanan desa, Posyandu, serta Desa Siaga Kesehatan.
Pada 2025, salah satu pos yang tercatat memiliki nilai cukup besar adalah Penyertaan Modal sebesar Rp207 juta.
Selain itu, terdapat anggaran untuk sejumlah kegiatan Desa Siaga Kesehatan, Pembinaan PKK, festival, serta Pengadaan atau Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa sebesar Rp24 juta.
Sorotan masyarakat bukan semata-mata berkaitan dengan besarnya anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut direalisasikan dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sejumlah warga mempertanyakan keberadaan dan pelaksanaan kegiatan keamanan desa. Menurut keterangan warga, kegiatan ronda yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan lingkungan dinilai belum terlihat berjalan secara optimal.
Warga juga mempertanyakan keberadaan Linmas serta kejelasan jadwal kegiatan ronda di lingkungan desa.
Hal serupa disampaikan terkait kegiatan PKK. Warga mempertanyakan bentuk kegiatan, sasaran penerima manfaat, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat dari anggaran yang dialokasikan setiap tahun.
“PKK ini bergerak di bidang apa? Apa urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat? Anggarannya setiap tahun ada dan nilainya juga tidak kecil, tetapi kegiatan dan hasilnya tidak begitu dirasakan,” ujar salah seorang warga.
Pertanyaan juga muncul terkait kegiatan Posyandu dan program kesehatan. Masyarakat berharap adanya informasi yang lebih terbuka mengenai bentuk kegiatan, jumlah penerima manfaat, realisasi anggaran, serta pertanggungjawaban kegiatan.
Dengan demikian, persoalan yang menjadi perhatian warga bukan sekadar nominal anggaran, tetapi perbandingan antara anggaran yang dikeluarkan dengan output dan manfaat yang diterima masyarakat.
Sorotan lainnya tertuju pada pembangunan maupun rehabilitasi sarana kepemudaan dan olahraga.
Warga meminta agar kondisi fisik fasilitas yang telah dibangun atau direhabilitasi dapat dibandingkan dengan nilai anggaran yang tercantum dalam dokumen.
Jika suatu pekerjaan memiliki nilai anggaran puluhan juta rupiah, masyarakat pada prinsipnya berhak memperoleh informasi mengenai lokasi pekerjaan, volume, spesifikasi teknis, sumber material, pelaksana kegiatan, hingga hasil akhir pekerjaan.
Keterbukaan informasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan penggunaan Dana Desa.
Berdasarkan penjumlahan atas sejumlah pos kegiatan yang tercantum dalam data yang dihimpun, nilai kegiatan yang terlihat mencapai sekitar Rp485,65 juta pada 2023, sekitar Rp717,11 juta pada 2024, dan sekitar Rp403,18 juta pada 2025.
Namun, angka tersebut tidak dapat secara langsung dianggap sebagai selisih anggaran ataupun indikasi kerugian negara.
Pasalnya, daftar yang tersedia dapat merupakan rincian dari kegiatan tertentu dan belum tentu menggambarkan keseluruhan struktur APBDes, termasuk seluruh belanja, pendapatan, pembiayaan, maupun realisasi anggaran pada masing-masing tahun.
Justru karena itu, transparansi dari pemerintah desa menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui secara utuh bagaimana Dana Desa dan APBDes direncanakan, direalisasikan, serta dipertanggungjawabkan.
Terlebih, pada 2024 tercatat pagu Dana Desa sebesar Rp1.206.313.000. Masyarakat tentu berkepentingan mengetahui rincian penggunaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga realisasi dan pertanggungjawaban.
Atas berbagai pertanyaan tersebut, pemerintah Desa Pesawaran Indah diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian masyarakat.
Klarifikasi tersebut penting untuk menjelaskan apakah seluruh kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran telah direalisasikan, kapan pelaksanaannya, siapa penerima manfaatnya, serta bagaimana hasil dan pertanggungjawaban masing-masing kegiatan.
Apabila seluruh dokumen pendukung dapat dibuka, masyarakat juga dapat melakukan penilaian secara objektif terhadap kesesuaian antara anggaran, realisasi kegiatan, output, dan manfaat yang diterima.
Dengan demikian, sorotan terhadap Dana Desa Pesawaran Indah tidak berhenti pada besarnya angka dalam dokumen anggaran, tetapi dapat diuji berdasarkan fakta di lapangan dan dokumen pertanggungjawaban.(PS)
Posting Komentar untuk "Dana Desa Pesawaran Indah Rp3,27 Miliar Disorot, Warga Pertanyakan Realisasi dan Manfaat Kegiatan"