Usai SPMB 2026, Keluhan Harga Seragam SMAN dan SMKN Ramai Bermunculan di Media Sosial

Indometro-Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 telah usai. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2026, keluhan mengenai biaya pengadaan seragam bagi siswa baru SMA Negeri (SMAN) dan SMK Negeri (SMKN) ramai bermunculan di berbagai media sosial.

Dalam sejumlah unggahan dan kolom komentar, para orang tua mengaku terbebani dengan biaya pengadaan seragam yang disebut berkisar antara Rp1 juta hingga Rp2 juta. Keluhan tersebut memicu beragam tanggapan dari masyarakat terkait tingginya biaya yang harus dipersiapkan saat memasuki tahun ajaran baru.

Selain biaya seragam, orang tua juga masih harus memenuhi berbagai kebutuhan sekolah lainnya, seperti tas, sepatu, alat tulis, hingga perlengkapan belajar. Kondisi tersebut membuat pengeluaran menjelang masuk sekolah dinilai cukup besar, terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak sekolah tidak mewajibkan seluruh paket seragam dibeli melalui sekolah. Orang tua masih dapat membeli sebagian jenis seragam di luar sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, terdapat seragam khas atau seragam identitas sekolah yang wajib dimiliki setiap peserta didik dan pengadaannya dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Di tengah ramainya perbincangan tersebut, Agus Sugiarto, S.Pd., M.Pd., melalui sambungan Whatsap memberikan pandangan .yang kini menjabat Kepala SMAN 1 Trenggalek dan pernah memimpin SMAN 1 Kauman, turut memberikan pandangannya. Menurutnya, pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan.

"Waktunya anak bersekolah adalah kewajiban orang tua untuk menyekolahkannya. Jika dijalani dengan ikhlas dan niat yang baik, insyaallah anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik.

Setiap anak juga membawa rezekinya masing-masing. Yang penting semangat orang tua dan anak ingin sekolah, pasti ada jalan. Jangan terlalu mudah menyalahkan sekolah, karena semua bisa difasilitasi selama komunikasi dan koordinasi wali murid dengan sekolah terbuka dan lancar. Selain itu, masih ada juga fasilitas KIP bagi yang memenuhi syarat," ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah maupun Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait keluhan yang ramai beredar di media sosial. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait guna memperoleh penjelasan secara berimbang.

Masyarakat berharap adanya solusi yang dapat meringankan beban orang tua siswa tanpa mengurangi kualitas pelayanan pendidikan. Evaluasi terhadap mekanisme pengadaan seragam diharapkan menjadi perhatian bersama agar akses pendidikan tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.(AG