Elelim, Indometro.Id – DPRK Kabupaten Yalimo terus menunjukkan komitmennya dalam mengawasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026.
Pada Senin (20/7/2026), tim monitoring melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Perikanan Kabupaten Yalimo untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai peruntukannya dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di Dinas Dukcapil, tim monitoring menyoroti program perekaman KTP elektronik (e-KTP) bagi Orang Asli Yalimo (OYA) dan masyarakat yang berhak menerima pelayanan.
DPRK meminta penjelasan mengenai sejauh mana progres pelaksanaan program yang dibiayai Dana Otsus, termasuk berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Yalimo, Nes Kepno, S.Si., menyampaikan bahwa pihaknya sangat membutuhkan dukungan DPRK, khususnya komisi yang menjadi mitra kerja, agar pelayanan administrasi kependudukan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program adalah kondisi geografis Kabupaten Yalimo yang berat, akses transportasi yang terbatas, serta medan yang sulit ditempuh sehingga memengaruhi pelayanan perekaman e-KTP di sejumlah distrik.
Usai dari Disdukcapil, tim monitoring melanjutkan kunjungan ke Dinas Perikanan Kabupaten Yalimo dengan meninjau langsung kelompok penerima bantuan kolam ikan yang didanai melalui Dana Otsus.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Kelompok Kolam Ikan Senenien di Kampung Hobakma, Distrik Elelim.
Dalam peninjauan tersebut, Ketua Komisi C DPRK Yalimo, Eddy Fikanon, mengaku heran melihat kondisi kolam ikan yang telah dibangun namun tidak dimanfaatkan secara optimal.
"Kami melihat banyak kolam sudah dibuat, tetapi tidak ada air dan tidak ada ikan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius DPRK.
Kami akan meminta penjelasan secara rinci kepada Kepala Dinas Perikanan saat agenda hearing nanti," tegas Eddy Fikanon di lokasi peninjauan, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, monitoring lapangan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, agar setiap rupiah Dana Otsus benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi DPRK dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga berbagai kendala yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti dan program-program yang dibiayai Dana Otsus dapat berjalan lebih optimal di Kabupaten Yalimo..(st/di).
Posting Komentar untuk "DPRK Yalimo,Bongkar Fakta di Lapangan: Program Otsus Dukcapil dan Kolam Ikan Jadi Sorotan Tajam."